UU Perampasan Aset, Pak Dasco yang Mulai dan Pak Dasco yang Tuntaskan

Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
Kamis, 19/11/2026 12:35 WIB
Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu wartawan setelah memimpin Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hari ini, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa RUU ini sudah diusulkan sejak 18 tahun yang lalu namun baru disahkan menjadi UU pada tahun 2026 ini.

"Seperti saya sampaikan di awal 18 tahun institusi DPR ini diminta mengesahkan perampasan aset ini," ungkap Habiburokhman di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Dia pun menceritakan tonggak sejarah menuju pengesahan UU Perampasan Aset. Pertama dimulai pada Agustus 2025 setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginisiasi RUU Perampasan Aset dan memintanya untuk segera memulai penyusunannya.


"Saya baru periode ini menjadi Ketua Komisi III. Langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan UU ini. Itu Agustus 2025," ujarnya.

Lalu berlanjut pada September 2025, Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk membuat draft dilanjutkan dengan RDPU. Lalu 6 Oktober 2026 RUU Perampasan Aset disepakati sebagai usul inisiatif DPR.

Tanggal 5 November 2026 panitia kerja (panja) dibentuk bersama perwakilan 4 kementerian.

"Dan kemarin (18 November 2026) dipimpin Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad mengambil keputusan pertama. Jadi Pas Dasco yang memulai dan Pak Dasco yang menuntaskan," tegasnya.


(wur/wur)
Saksikan video di bawah ini:

Video: UU Perampasan Aset Disahkan, Ada Ancaman Pidana Mati Koruptor