UU Perampasan Aset Tetap Pertahankan Sanksi Berat Pidana Mati Koruptor

Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
Kamis, 19/11/2026 11:36 WIB
Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah mempertahankan sanksi berat berupa hukuman mati bagi para koruptor.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan secara keseluruhan UU ini terdiri dari 4 pilar.

"Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada 4 pilar," kata dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Pilar pertama adalah Asas dan Ruang Lingkup. Tentunya dalam UU Perampasan Aset ini tetap menghormati HAM, proporsionalitas. Untuk ruang lingkup diperluas ke kejahatan financial/IT.

"Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," tegasnya.

Lalu Pilar Kedua adalah Prosedur Presisi dimana mekanisme non conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan abuse of power.

Sedangkan Pilar Ketiga adalah Tata Kelola dan Transparansi. Pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasis Sistem Informasi Aset.

"Pilar Keempat Restorasi Berkeadilan. Jaminan pengembalian aset kepada korban dan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga beritikad baik," ujar dia.


(wur/wur)
Saksikan video di bawah ini:

RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Paling Lambat 15 Desember