MARKET DATA

Wamenkeu Luky Minta APBN-APBD Tak Jalan Sendiri-Sendiri

Dovana Hasiana,  CNBC Indonesia
19 November 2026 11:40
Wakil Menteri Keuangan, Luky Alfirman saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Wakil Menteri Keuangan, Luky Alfirman saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman meminta kementerian/lembaga (K/L) memperkuat integrasi anggaran pemerintah pusat dan daerah agar belanja negara benar-benar dirasakan masyarakat.

Luky menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan tidak boleh lagi dipisahkan berdasarkan proyek pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Luky dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, sasaran akhir dari setiap kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena itu, perencanaan dan pengalokasian anggaran pusat maupun daerah harus berjalan seirama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Luky adalah rehabilitasi dan pembangunan di wilayah terdampak bencana. Ia meminta kementerian/lembaga terkait memastikan Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan pembangunan di daerah bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba, telah tercermin secara jelas dalam pagu anggaran masing-masing K/L.

Dengan begitu, kebutuhan pendanaan untuk pemulihan daerah terdampak dapat dipetakan dan dibiayai secara terkoordinasi melalui APBN maupun APBD.

Selain integrasi anggaran, Luky juga menyoroti pentingnya pencantuman lokasi atau locus kegiatan secara rinci dalam perencanaan belanja pemerintah.

Menurutnya, pemetaan lokasi yang jelas diperlukan agar penggunaan anggaran negara yang terbatas dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pembangunan benar-benar dimanfaatkan masyarakat di wilayah yang menjadi target program.

Kementerian Keuangan, lanjut Luky, siap mendampingi kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan mencapai target pembangunan secara produktif serta akuntabel.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Duit Negara Buat Rakyat Tembus Rp2.180 T, Tak Cuma dari TKD Saja!


Most Popular
Features