Duit Negara Buat Rakyat Tembus Rp2.180 T, Tak Cuma dari TKD Saja!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta masyarakat melihat dukungan anggaran pemerintah kepada daerah secara lebih luas, tidak hanya dari besaran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, intervensi pemerintah melalui APBN dan APBD secara keseluruhan mencapai Rp2.180,54 triliun.
Suahasil menjelaskan, TKD merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah melalui APBD. Namun, manfaat anggaran negara yang dirasakan masyarakat juga berasal dari berbagai program pemerintah pusat yang dibiayai langsung melalui APBN.
"APBN dan APBD itu satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat," ujar Suahasil dalam paparannya.
Dia mencontohkan sejumlah program pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti subsidi, Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Sembako.
Karena itu, menurut Suahasil, penilaian terhadap dukungan pemerintah kepada daerah tidak cukup hanya dengan melihat angka TKD yang disalurkan.
"Kalau melihat TKD kesannya turun, namun kalau kita lihat TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan dan daerah dari APBD. Tapi yang dirasakan masyarakat juga dari APBN," jelasnya.
Suahasil mengungkapkan, apabila dukungan melalui APBN dan APBD dijumlahkan, total intervensi negara yang memberikan manfaat kepada masyarakat mencapai Rp2.180,54 triliun.
Sementara itu, dalam perencanaan anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai intervensi langsung kepada masyarakat melalui APBN sebesar Rp1.445 triliun.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa dukungan fiskal kepada masyarakat dan daerah tidak hanya diwujudkan melalui transfer dana ke pemerintah daerah, tetapi juga melalui belanja dan program pemerintah pusat yang menjangkau masyarakat secara langsung.
Suahasil menegaskan, APBN dan APBD perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi anggaran negara untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun, total pagu TKD mencapai Rp 693 triliun pada 2026. Namun, ada tambahan Rp 10,6 triliun untuk penanganan Sumatra dan Rp 18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana karena ada daerah yang membutuhkan transfer.
"Sehingga pagu keseluruhan Rp 726,2 triliun. Di dalam APBN 2027, TKD naik Rp 735 triliun tapi untuk penyelesaian tahun ini, penyaluran Oktober Rp 653,6 triliun atau 90% dari alokasi revisi.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]