Isi Lengkap Aturan Ujung Kulon-Banten Jadi Wilayah Pertambangan

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 10:40 WIB
Foto: Peta wilayah pertambangan Provinsi Banten. (ESDM)

Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai wilayah pertambangan Banten jadi perbincangan hangat. Aturan yang termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 65.K/MB.01/MEM.B/2026 itu memasukkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Hal ini sejatinya bisa dilihat dari peta dalam lampiran aturan yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 12 Februari 2026.


Simak isi lengkap aturannya:

KESATU: Menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang terdiri atas: a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam; b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara; c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam; d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan/atau e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA: Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: Wilayah Pertambangan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun melalui Keputusan Menteri.

KETUJUH: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta wilayah pertambangan Provinsi Banten. (ESDM) Foto: Peta wilayah pertambangan Provinsi Banten. (ESDM)

Dalam peta lampiran tersebut, area WUP tampak mendominasi wilayah daratan maupun sebagian perairan laut di sekitar Banten, termasuk di sekitar Selat Sunda, Laut Jawa, dan Samudera Hindia.

Sementara WPN terlihat terpusat di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, dan WPR tersebar dalam titik-titik kecil di wilayah selatan Kabupaten Lebak.

Kendati begitu, penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten ini bersifat dinamis dan dapat diubah sebanyak satu kali dalam jangka waktu lima tahun melalui Keputusan Menteri.

WUP Bukan Izin Tambang

Kementerian ESDM menegaskan penetapan WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Juru Bicara Menteri ESDM, Dwi Anggia menyatakan berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Dengan begitu, dia menegaskan tidak terdapat satupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan untuk wilayah Taman Nasional Ujung Kulon.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satupun ijin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," kata Anggia kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).

Adapun, Anggia menjelaskan penetapan kawasan perairan sekitar TNUK sebagai WUP dilakukan berproses sejak 2013, kala itu Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.

Kemudian, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Selanjutnya, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Anggia menjelaskan usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM No. 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM No. 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten

Oleh sebab itu, Kepmen ESDM No. 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan Batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi," ucap Anggia.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menegaskan Badan Geologi tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga tak memiliki data terkait sumber daya di wilayah tersebut.

"Sejauh ini Badan Geologi tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi di taman suaka margasatwa tersebut, sehingga Badan Geologi tidak memiliki data terkait sumberdaya di wilayah tersebut," kata Lana kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Ombilin: Warisan Batu Bara, Ujian Masa Depan Energi Indonesia