Dua Tahun Prabowo-Gibran, Begini Perjalanan Hilirisasi Pertambangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi telah berjalan dua tahun, dengan berbagai program unggulan berjalan. Di era Prabowo-Gibran, hilirisasi sumber daya alam terutama mineral menjadi salah satu fokus untuk menciptakan kemandirian serta nilai tambah.
Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menilai hilirisasi selama dua tahun terakhir ini, hilirisasi di tanah air cukup berhasil dan memberikan nilai tambah bagi tanah air. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional, serta perkembangan yang cepat dari sisi hulu. Tidak tanggung-tanggung, Bambang memberikan nilai sembilan bagi Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yang berperan aktif mendukung jalannya hilirisasi.
"Hilirisasi tahap pertama dari sektor pertambangan berjalan baik, smelter berbasis IUP sudah mulai. Dirjen minerba dapat nilai 9 dari 10. Karena tidak ada mineral yang dijual begitu saja, minimal peningkatan kadar," tegas Bambang dalam Coffee Morning-Special 2 Tahun Prabowo bertema "2 Tahun Prabowo: Hilirisasi Melaju, Industri Tambang Makin Kuat?", Kamis (29/10/2026).
Menurut Bambang kemudahan dan keseriusan di sisi hulu sangat baik, sebagai modal hilirisasi. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia tidak hanya dijual atau diekspor ke luar negeri, melainkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kesuksesan hilirisasi menurut dia pun bukan hanya dari sisi mineral dan pertambangan, melainkan juga di sisi energi dan agro.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno menegaskan hilirisasi adalah langkah yang harus ditempuh untuk menciptakan nilai tambah, dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Menurutnya, negara-negara maju pun telah lama memanfaatkan industrialisasi dan hilirisasi untuk kemajuan perekonomian. Bahkan tidak ada negara maju yang belum memanfaatkan kedua hal ini.
"Nah, poin saya adalah yang pertama berkait dengan industrialisasi, mestinya hilirisasi ini juga dorong untuk menjadikan industrialisasi di negara kita," ujarnya.
Apalagi, menurutnya sektor pertambangan memiliki umur yang pendek karena sumbernya terbatas, sehingga umurnya pun lebih pendek dan tidak boleh disia-siakan. Disinilah pentingnya menciptakan nilai tambah pada sumber-sumber yang terbatas tersebut, melalui hilirisasi yang menyeluruh.
"Ini yang mesti kita mulai berpikir lagi, bagaimana cara industri ini menjadi lebih hilir sekali. Sampai kepada end product, dimana end product itu, sampai turunan yang lain, dimana dari end product ini, akan menghasilkan beberapa multiplier effect yang akan menambah kekuatan terhadap bonus demografi yang akan terjadi di kita di tahun 2030," pungkas Tri.
Sementara itu, Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif mengingatkan agar program hilirisasi harus dilihat secara proses keseluruhan hulu ke hilir, bukan hanya produk jadinya saja. Dia menegaskan, pentingnya peran data terkait permintaan, kebutuhan, dan pasokan, sehingga hilirisasi bisa dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, Irwandy mengharapkan hilirisasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya berhenti di produk perantara, melainkan sampai ke produk akhir.
"Tapi sekarang tidak ada satu lembaga pun yang punya data yang komplit mengenai supply demand. Semua pihak Indonesia harus pelajari," saran Irwandy.
"Kemudian bagaimana dengan industri pendukung, terutama dari dalam negeri bisa diperkuat, seperti mesin, komponen, bahan penolong, dan perangkat pembantu, serta gas rekayasa yang belum dapat dipasok secara kompetitif dalam negeri," tambahnya.
Kenaikan Investasi pada Hilirisasi
Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah menjelaskan saat membicarakan hilirisasi, maka tidak dapat terlepas dari aliran investasi, termasuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sering menjadi tantangan bagi investor.
"Luar biasanya, dua tahun kinerja Presiden Prabowo dalam mengawal bagaimana meningkatkan kinerja Indonesia lebih maju, itu kita tidak bisa bicara secara kualitatif, kualitatifnya luar biasa. Rp 3.923 triliun investasi itu untuk hilirisasi masuk di Indonesia, dengan capaian 5 juta sekian di lapangan pekerjaan," rinci Popy.
Ditambah lagi, menurut Poppy sebanyak 31% investasi merupakan hilirisasi, dan menjadi bukti dari kepercayaan dan harapan pada hilirisasi di tanah air.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha mengingatkan karena hilirisasi berperan penting dan menarik investasi, maka harus dipastikan ekosistemnya bisa tercipta dan berjalan, serta diharapkan menciptakan produk akhir yang dibutuhkan.
"Ditambah lagi saat ini geopolitik tengah memanas. Makanya down streaming harus dikembangkan, hilirisasi dan juga transformasi ekonominya. Kita harus optimasi cadangan apalagi saat ini sangat mungkin Indonesia menjadi price maker untuk tambang," tegas Tubagus.
Peneliti Utama BRIN & Founder NBRI, Evvy Kartini kembali mengingatkan bahwa salah satu tujuan hilirisasi adalah mengurangi jejak karbon, apalagi saat ini makin banyak negara yang juga concern soal bagaimana menambang.
"Oleh karena itu pemerintah juga harus memberikan regulasi yang mendukung sirkular ekonomi. Penggunaan baterai itu ekonomi sirkular, karena saat ini semakin banyak mobil listrik di Indonesia, pemerintah juga harus mulai memikirkan bagaimana cara recycle yang seharusnya juga dilakukan di Indonesia," tegas dia.
Evvy menegaskan agar hilirisasi tidak hanya terpaku pada menjaring investasi, namun dibarengi riset yang mumpuni sehingga nilai tambah yang tercipta bisa berkelanjutan.
Dari sisi pengusaha, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey berharap pemerintah juga bisa memberikan dukungan pada hulu, bukan hanya hilir.
"Dari yang sudah saya dengar dari hulu ke hilir, industri tambangnya bagaimana? Karena hulu tidak akan berdiri, tidak akan melaju, tanpa hilirnya juga melaju. Jadi kita kalau tagline kami itu adalah value edition, tapi harus sharing prosperity. Sharingnya itu prosperitynya jangan cuma ke hilirnya aja," tegas dia.