Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Lahan 8 Ha Disiapkan

haa, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 08:40 WIB
Foto: Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menjalin sinergi strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). (Pemprov DKI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan kota UI yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.


"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi Kemensos, dikutip Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, sekitar 8 hektare direncanakan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat ini, proses realisasi masih membutuhkan koordinasi administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Rektor UI.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.

Gus Ipul berharap proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.

"Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun," ungkapnya.

Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga merencanakan perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan.

Perluasan tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia setelah fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta direlokasi.

"Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya," kata Gus Ipul.

Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati kerja sama dalam transformasi data perlindungan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial.

Mereka nantinya akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos yang membantu proses pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembaruan data penerima bantuan agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Pertemuan tersebut juga membahas rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

Uji coba tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Prabowo Kunjungan Kerja ke Aceh, Resmikan Masjid Giok & Sekolah Rakyat