Ternyata Upah Buruh Bisa Tak Dibayar, Ini Aturan Berlaku di UU Baru
Jakarta, CNBC Indonesia - Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Ketentuan soal upah ini tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang No 27/2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU No 27/2026) yang diundangkan dan berlaku mulai 28 Oktober 2026.
Pada Bab XIII Pelindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Bagian Kedua Pengupahan Pasal 135 ayat (3) mewajibkan pemberi kerja membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
"Pemberi kerja yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenai denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh," demikian ketentuan di ayat (6) pasal yang sama.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," lebih lanjut bunyi Pasal 140 ayat (5).
Ketentuan penetapan upah sebagaimana disebut Pasal 136 UU tersebut akan diatur lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Khusus upah pekerja di sektor usaha mikro dan kecil diatur dalam Pasal 144-145 UU No 27/2026.
Upah Buruh Tak Dibayar Jika....
Namun, ada satu pasal yang menyebutkan upah pekerja bisa saja tidak dibayar. Meski, tidak dilanjutkan apakah berarti jika pemberi kerja/perusahaan tidak membayar kerja, tidak akan ada sanksi.
Hal itu tercantum di Pasal 149 UU No 27/2026.
"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan," demikian ketentuan di ayat (1) Pasal 149 tersebut.
Tapi, ada ketentuan lanjutan, sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang menetapkan ayat (1) Pasal 149 UU tersebut tidak berlaku jika:
a. Pekerja/Buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit paling lama dua hari pada masa haidnya, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena Pekerja/Buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
d. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
e. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
f. Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pemberi Kerja tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pemberi Kerja
g. Pekerja/Buruh melaksanakan hak istirahat
h. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
i. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas pendidikan dari Pemberi Kerja, dan
j. Pekerja/Buruh melakukan Mogok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, besaran upah yang harus dibayarkan jika pekerja/buruh sakit huruf a atau ada urusan keluarga sebagaimana dijelaskan huruf c, diatur dalam ayat (3) Pasal 149 UU No 27/2026.
Jika sakit jumlah upah yang dibayarkan tetap penuh 100% di empat bulan pertama. Namun, akan berkurang bertahap sampai 25%, hingga sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai ketentuan di UU tersebut.
Sementara upah kepada pekerja/buruh jika berhalangan bekerja karena uruan keluarga (sesuai kategori di huruf c) tetap dibayarkan dengan syarat ketentuan mengacu pada jumlah ketidakhadiran bekerja.
Ayat (5) Pasal 149 itu mengatur, pelaksanaan ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Ketentuan lain soal upah juga tercantum di Pasal 169, di mana perusahaan tak boleh melarang pekerja/buruh ikut serikat pekerja/serikat buruh dengan ancaman mengurangi/tidak akan membayar upahnya.
Lalu, di Pasal 245 tercantum, pemberi kerja/perusahaan tidak wajib membayar upah jika pekerja/buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Tapi, wajib memberi bantuan kepada keluarga si pekerja/buruh tersebut.
Berikut Pasal-Pasal lain UU No 27/2026 yang mengatur mengenai kewajiban membayar upah:
- Pasal 225: upah wajib dibayar meski dalam proses penutupan perusahaan
- Pasal 235: upah tetap harus dibayar meski pekerja sedang diskors karena perselisihan hubungan industrial
- Pasal 274: larangan membayar upah lebih rendah dan atau tidak memberi jaminana sosial kepada pekerja/buruh
- Pasal 281: jika tidak bayar upah lembur jika pekerja/buruh bekerja melebihi waktu diancam pidana penjara stau tahun dan denda maksimal kategori II. Pidana korporasi diterapkan berbeda
- Pasal 285: jika tidak membayar upah lembur jika pekerja bekerja di hari istrahat mingguan dan/atau libur resmi, pemberi kerja diancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak kategori II. Pidana korporasi berlaku.
- Pasal 287: jika pemberi kerja tidak membayar upah sesuai kesepakatan yang diatur Pasal 135 ayat (3), terancam penjara maksimal empat tahun dan denda kategori IV. Pidana korporasi berlaku, usaha mikro dan kecil dikecualikan.
- Pasal 288: jika membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur Pasal 40 terancam pidana penjara empat tahun dan atau denda maksimal kategori IV. Pidana korporasi berlaku.
- Pasal 289: setiap pemberi kerja yang tidak membayar upah buruh/pekerja sebagaimana diatur Pasal 149 ayat (2), terancam penjara empat tahun dan atau denda maksimal kategori IV. Pidana korporasi berlaku.
(dce/dce)