Diminta Sediakan Dana Cadangan Pesangon, Begini Respons Bos Pengusaha
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara mengenai kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha menilai aturan baru tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap likuiditas perusahaan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah mewajibkan perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bahwa hak pekerja tetap terpenuhi ketika terjadi PHK sekaligus mengurangi potensi perselisihan hubungan industrial.
Namun, dari sisi dunia usaha, kewajiban penyediaan dana secara berkala perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.
"Namun, dari perspektif dunia usaha, kewajiban penyetoran dana cadangan secara berkala dapat menjadi tambahan tekanan terhadap likuiditas perusahaan," ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan dan kesiapan setiap perusahaan berbeda-beda. Perusahaan besar relatif memiliki kapasitas lebih baik, sedangkan perusahaan kecil, menengah, dan sektor padat karya berpotensi menghadapi tantangan lebih besar.
Erwin menjelaskan, selama ini sebagian perusahaan, khususnya perusahaan besar, sebenarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja melalui mekanisme akuntansi, program pensiun, asuransi, maupun instrumen pendanaan lainnya.
Namun, ia mengingatkan terdapat perbedaan antara pencadangan secara akuntansi dengan kewajiban menempatkan dana secara nyata pada lembaga tertentu.
Pencadangan akuntansi tidak selalu berarti perusahaan telah menyediakan dana tunai dalam jumlah yang sama.
"Jika kebijakan baru mewajibkan penyetoran dana secara berkala, perusahaan harus menyediakan likuiditas tambahan yang sebelumnya dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian bahan baku, investasi, atau ekspansi usaha," jelasnya.
Sebagai gambaran, Erwin memberikan simulasi apabila perusahaan dengan total pengeluaran gaji Rp10 miliar per bulan diwajibkan menyisihkan dana sebesar 2% dari total penggajian.
Dengan skema tersebut, perusahaan harus menyediakan tambahan likuiditas Rp200 juta setiap bulan atau mencapai Rp2,4 miliar dalam setahun.
"Angka tersebut hanya simulasi, bukan besaran kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah," tutur dia.
Karena itu, Kadin berharap formula yang nantinya ditetapkan pemerintah tidak menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha, terutama industri padat karya yang memiliki margin keuntungan relatif terbatas.
Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU
Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253 ayat (1), disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Pada ayat berikutnya dijelaskan, dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun, apabila pekerja yang bersangkutan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
UU tersebut juga mengatur bahwa dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, besaran kewajiban penyetoran, formula perhitungan, hingga mekanisme pelaksanaannya masih menunggu aturan turunan pemerintah.
Kadin pun berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan, skala usaha, serta karakteristik masing-masing sektor industri dalam menyusun aturan teknis tersebut.
Bagi Kadin, perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan dunia usaha harus berjalan beriringan. Sebab, perusahaan yang sehat dan produktif menjadi salah satu fondasi utama penciptaan lapangan kerja.
"Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan pekerja justru mempersempit kemampuan dunia usaha menciptakan lapangan kerja," pungkas Erwin.
(wur)