Menaker: Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November, UMK 25 November

Fergi Nadira, CNBC Indonesia
Selasa, 17/11/2026 13:37 WIB
Foto: Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada 21 November 2026. Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan pada 25 November 2026.

Yassierli menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan pemerintah daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai jadwal.

"Jadi terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas tanggal 13 November yang lalu. Kemarin tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri," kata Menaker saat ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).


Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang memuat berbagai data dan panduan sebagai dasar penetapan upah minimum tahun depan. Surat edaran tersebut mencakup data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujarnya.

Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan tenggat waktu bagi penentuan upah minimum sektoral. Menurut Menaker, batas penetapan upah minimum sektoral provinsi adalah lima hari setelah 21 November 2026. Sementara itu, batas penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota adalah lima hari setelah tenggat UMK pada 25 November 2026.

"Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota kabupaten adalah 25 November," imbuhnya.

Ia menjelaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Adapun penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota bersifat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral kota kabupaten," jelas Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan proses pembahasan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh. Dewan Pengupahan Daerah, kata ia, bertugas membahas data dan panduan dari pemerintah pusat sebelum menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan.

"Dewan Pengupahan Daerah yang kemudian rapat berdasarkan data-data dan panduan yang kami berikan, mereka memberikan rekomendasi kepada gubernur dan gubernur yang menetapkannya," katanya.

Ia juga optimistis seluruh pemerintah provinsi dapat memenuhi tenggat penetapan UMP 2027 meskipun batas waktunya jatuh pada Sabtu.

"Jadi kami optimis waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan. Dan sebenarnya kan untuk upah minimum kota kabupaten masih ada beberapa hari sesudahnya," ujar ia.


(wur)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Tito Soroti Daerah Rawan Polemik Upah Minimum 2027