Pengusaha Tekstil Teriak, Minta Prabowo Basmi Total Rezim Pro Impor

Redaksi, CNBC Indonesia
Senin, 16/11/2026 14:55 WIB
Foto: Penjualan Busana (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak pemerintah menghentikan aksi impor, baik legal maupun ilegal yang disebut telah mengganggu pabrikan di dalam negeri. Khususnya, industri kecil dan menegah (IKM), karena barang-barang impor itu dijual dengan harga sangat murah.

Langkah ini diharapkan akan memutus tren deindustrialisasi dan mendorong reindustrialisasi di Indonesia.

"Kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor," kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).


Menurutnya, harga pakaian jadi dan apparel lainnya di China jauh lebih mahal daripada yang dijual di Indonesia karena sejak tahun 1999 China menerapkan Undang Undang tentang Harga yang biasa mereka sebut sebagai regulasi anti predatory pricing.

"Di sini, mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Aturan di China telah membawa pekerja di sektor manufaktur dan retailnya sama-sama hidup. Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor," tukasnya.

Karena itu, dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet beserta birokrasi yang masih berupaya untuk melakukan relaksasi impor.

"Sektor hulu dan antara adalah korban nyata dari rezim pro impor ini, sudah ratusan perusahaan gulung tikar," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyatakan, relaksasi impor telah menjadi biang kerok penyebab tutupnya ratusan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung," kata Aqil.

"Sekarang mereka mulai godok relaksasi impor pakaian jadi. Di tengah kita berupaya untuk memperbaiki integrasi dan ekosistem industri dari hulu ke hilir, mereka malah berusaha menghancurkan seluruh ekosistem," cetusnya lagi.

Di sisi lain, dia menyebut, importasi pada dasarnya boleh dibuka asal dilakukan secara adil, baik dari sisi harga maupun prosedur.

"Masalahnya, rezim pro impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik anti-dumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor," ucapnya.

Dia menyoroti kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) yang dinilai tidak mampu menghindarkan pasar domestik dari praktik dumping. Karena konsumen selalu membandingkan harga domestik dengan harga dumping impor, sehingga produsen dalam negeri harus ikut harga barang impor yang seringkali berada di bawah harga produksi.

"Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi. Dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada Pertek karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang," tukasnya.

"Rezim pro impor ini sangat pandai berkamuflase seakan-akan kebijakan insentifnya adalah untuk memperbaiki kinerja industri dan memberi laporan dengan angka-angka 'hijau' pada Presiden. Tapi kalau kontribusi TPT terhadap PDB masih di bawah 1%, bagaimana bisa mendorong kontribusi sektor manufaktur ke 25%?" tambahnya.

Karena itu, imbuh dia, integrasi industri dari hulu ke hilir adalah satu-satunya cara agar ekosistem sektor TPT kembali menciptakan nilai tambah hingga bisa berkontribusi dari sisi pajak, penyelamatan devisa melalui substitusi impor, dan menghasilkan devisa dari ekspor hingga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar.

Sementara, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah menyatakan, pada dasarnya konsumen mengharapkan harga murah dengan kualitas yang baik. Di sisi lain, sambung dia, daya beli melemah jika derasnya barang impor menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan.

"Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia," katanya.

Dia meminta pemerintah baik pusat maupun daerah memberi porsi ruang display lebih besar untuk produk lokal agar menarik minat konsumen.

"Di China, Pakistan, India, Turki, dan Vietnam, ruang brand lokal di ritel bisa 3 sampai 4 kali lipat dibanding global brand karena ada campur tangan pemerintah melalui regulasi," ujarnya.

"Jika keluhan ritel terkait masih banyaknya konsumen yang lari ke Malaysia atau Singapura untuk berbelanja global brand, baiknya meminta pengetatan aturan barang bawaan," pungkasnya.


(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Hari Pahlawan, Kemenperin Ajak Belanja Produk Buatan Indonesia