RI-Eropa Segera Teken Perjanjian Dagang Pekan Ini, Langsung Berlaku?

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Senin, 16/11/2026 13:03 WIB
Foto: Dirjen PPI Kemendag Johni Martha saat media briefing di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (16/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan segera menandatangani perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada hari Sabtu pekan ini, 21 November 2026, di Brussel, Belgia. Kesepakatan ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan kerja sama perdagangan dengan kawasan Eropa.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Johni Martha mengatakan, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam agenda tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso akan menandatangani IEU-CEPA.

Johni menyebut salah satu kepentingan nasional yang berhasil diamankan melalui kesepakatan ini adalah kepentingan industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melakukan kegiatan ekspor ke wilayah Uni Eropa.


"Melalui IEU-CEPA ini, paling tidak kita berhasil mengamankan kepentingan nasional, khususnya untuk industri padat karya dan UMKM yang melakukan kegiatan ekspor ke wilayah Uni Eropa," kata Johni kepada wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain perjanjian dagang, Indonesia juga akan menandatangani kesepakatan investasi dengan Uni Eropa. Menteri Investasi Rosan Roeslani juga dijadwalkan menandatangani Indonesia EU-Investment Protection Agreement (IEU-IPA).

"Yang akan ikut ada delegasi Indonesia, akan dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian langsung. Lalu, karena ada dua kesepakatan yang akan ditandatangani, maka selain Menteri Perdagangan yang akan menandatangani Indonesia-EU CEPA, Bapak Rosan selaku Menteri Investasi juga akan melakukan penandatanganan Indonesia- EU IPA atau Indonesia-EU Investment Protection Agreement," ujarnya.

Perlu Ratifikasi

Johni juga mengungkapkan akan ada satu kesepakatan lain terkait payung besar atau umbrella untuk keseluruhan kerja sama tersebut. Namun, ia belum merinci lebih jauh mengenai isi kesepakatan tambahan itu.

Adapun penandatanganan pada 21 November tersebut belum membuat IEU-CEPA langsung berlaku. Setelah ditandatangani, kesepakatan masih harus melalui proses ratifikasi di parlemen masing-masing sebelum dapat diimplementasikan.

Johni mengatakan, durasi ratifikasi bergantung pada proses dan keputusan politik di parlemen, terutama di Uni Eropa. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan kapan perjanjian dagang tersebut mulai berlaku.

"Tergantung dari parlemennya. Kita sih maunya cepat, ya. Tapi kan kalau sudah parlemen, kita tidak bisa memastikan proses politis yang terjadi. Terutama ini bicara di EU. Jadi tergantung," jelas dia.

Dalam proses tersebut, Johni menyebut masa sidang parlemen secara normal dapat berlangsung sekitar 6-7 bulan. Meski demikian, pemerintah belum berani memastikan durasi ratifikasi IEU-CEPA akan mengikuti rentang waktu tersebut.

"Normalnya seperti itu, ya," katanya.

Ia menambahkan, secara politik kesepakatan tersebut telah diputuskan untuk segera diimplementasikan. Namun, tahapan ratifikasi tetap harus dilalui setelah penandatanganan.

"Tergantung keputusan politis. Tapi ingat ya, ini kan secara politis sudah diputuskan untuk segera diimplementasikan. Ya, paling tidak proses politisnya mungkin akan berbeda. Saya nggak berani pastikan, tapi yang jelas setelah tanda tangan, masuk proses ratifikasi," pungkas Johni.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Kubu Trump Tumbang, Putin Bereaksi - Penyadapan Prabowo Disorot Dunia