Tok! Tak Bayar Pesangon Buruh-Penjara 4 Tahun Menanti, Ini Aturannya

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Senin, 16/11/2026 14:30 WIB
Foto: Infografis/ JIka kena PHK! Ini besaran pesangon dalam Perpu Cipta Kerja/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang nantinya diwajibkan mengikuti program dana cadangan pesangon harus memperhatikan kewajiban pembayaran iuran. Sebab, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari sanksi administratif hingga penutupan perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan, perusahaan tidak bisa menganggap pembayaran iuran dana cadangan pesangon sebagai kewajiban yang dapat diabaikan. Program tersebut dirancang untuk memastikan hak pekerja tetap tersedia ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran cadangan dana pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan. Tapi jangan lupa, ada satu sanksi lagi yang bisa dikenakan," kata Said Iqbal dalam konferensi pers KSPI, Senin (16/11/26).


"Kalau enggak bayar iurannya, paling tertinggi penutupan perusahaan. Kalau tidak bayar pesangonnya akibat tidak ada iuran di lembaga penyelenggara dana pesangon tadi, pidana. Wah, hati-hati."

Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan kewajiban pembayaran iuran dilakukan secara rutin setelah program mulai berlaku. Dana tersebut nantinya dikumpulkan di luar kekayaan perusahaan sehingga dapat digunakan ketika pekerja mengalami PHK.

Selain sanksi administratif, ketentuan pidana juga menjadi perhatian karena persoalan pesangon selama ini kerap muncul ketika perusahaan mengalami kerugian atau kepailitan. Kondisi tersebut sering membuat pekerja kesulitan mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

"Jadi kalau enggak bayar cadangan pesangonnya, iuran, dia dari mulai administrasi, teguran, sampai penutupan izin perusahaannya. Tapi ada pasal lain di dalam undang-undang ini enggak bayar pesangon tuh pidana," sebut Said.

Meski demikian, pelaksanaan program masih membutuhkan aturan turunan dari pemerintah. Undang-undang memberikan waktu paling lama satu tahun untuk membentuk program dan menentukan lembaga penyelenggara dana cadangan pesangon.

Karena itu, perusahaan masih perlu menunggu aturan teknis mengenai besaran iuran, mekanisme pembayaran, dan tata cara penyelenggaraan program sebelum kewajiban tersebut diterapkan secara operasional.

"Pembentukan program dana cadangan pesangon dan nanti lembaga penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya dalam undang-undang yang baru ini disebutkan paling lama satu tahun."

Aturan Soal Pesangon dan Dana Cadangan Pesangon

Seperti diketahui, Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Bab XVI Pasal 253 ayat (1) sampai (7) UU No 27/2026, yang menetapkan:

- pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)

- dana cadangan pesangon dimaksud akan dikelola oleh lembaga pemerintah

- ketentuan ini tidak berlaku untuk skala UMKM

- ketentuan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

- jika pengusaha tidak menyediakan cadangan pesangon akan kena sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis
b. pembatasan kegiatan usaha
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha

- soal sanksi ini akan diatur lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara, pada pasal 295 ayat (1) dan (2) UU No 27/2026 ditetapkan, setiap pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Boeing Bakal PHK 2.500 Karyawan