Jadi Bupati Keluar Duit Rp100 M, Prabowo Mau Benahi Sistem Politik RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia. Dia mengungkapkan, seseorang bahkan harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah untuk bisa menjadi kepala daerah maupun anggota DPR.
Prabowo menilai kondisi tersebut berpotensi membuat demokrasi dikuasai oleh kelompok yang memiliki kekuatan finansial, termasuk mereka yang memperoleh uang dengan cara tidak halal.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Peresmian dan Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Ambisi bagus dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera. Bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo.
Dia kemudian menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik. Prabowo mengaku mendengar bahwa biaya untuk menjadi bupati di sejumlah daerah bisa mencapai Rp100 miliar, tetapi belum tentu berhasil memenangkan pemilihan.
Tak hanya itu, biaya untuk menjadi anggota DPR juga disebut dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
"Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar, belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita?" katanya dalam siaran langsung kanal Sekretariat Presiden di Youtube, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Dia juga mempertanyakan apakah sistem politik seperti itu merupakan sesuatu yang diharapkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
Prabowo meyakini mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini. Oleh karena itu, dia menilai perbaikan sistem politik menjadi tanggung jawab para pemimpin, khususnya pimpinan partai politik.
"Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan ketua umum, berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi," tegasnya.
Dia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai politik. Menurutnya, sudah mulai muncul kesadaran di kalangan pimpinan partai mengenai perlunya pembenahan.
"Alhamdulillah, sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham, mengerti, sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik," pungkas Prabowo.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]