Kapan PTKP Naik? Ini Jawaban Airlangga
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bakal direalisasikan pada 2027.
Meski begitu, ia menegaskan, perubahan itu tidak bisa dilakukan pada awal tahun.
"Tidak di 1 Januari," kata Airlangga saat dikonfirmasi pemberlakuan PTKP oleh media di kantornya, Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Pemerintah menurutnya hingga kini masih harus membahas lebih detail terkait penyesuaian PTKP ini, yang rencananya disesuaikan dengan upah minimum proinsi (UMP).
"Nanti akan dibahas lagi," tegasnya.
Adapun saat ini PTKP yang berlaku adalah sebesar Rp54 juta setahun atau setara Rp4,5 juta sebulan.
Dalam pemaparan paket kebijakan tersebut, pemerintah juga menyebut akan melakukan pembahasan penyesuaian PTKP bersama Kementerian Keuangan.
Kebijakan PTKP menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengurangan beban pajak kelompok pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.
Namun hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan maupun waktu implementasi kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengaku telah memperoleh usulan kajian PTKP dari Airlangga untuk 2027.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan saat ini tengah memperhitungkan lebih detail dampak penyesuaian PTKP terhadap ekonomi masyarakat dan APBN.
"Saat ini kita sedang melakukan kajian lebih detail dari dampak yang ada," kata Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Meski begitu, Amir mengingatkan, ukuran PTKP di Indonesia hingga saat ini sebetulnya masih lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu Rp 4,5 juta per bulan.
"Ini pun perbandingan negara lain kita relatif lebih tinggi. Dengan garis kemiskinan 6,72 kali," tutur Amir.
Karena itu, Amir menegaskan, pemerintah masih harus memperhitungkan secara cermat dari dampak penyesuaian PTKP pada 2027, terutama untuk menjaga keseimbangan penerimaan negara dan ekonomi masyarakat.
"Ini kita pertimbangkan PTKP ini perlu kita consider dampak penerimaan dan dampak ke masyarakat," paparnya.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]