Pensiunan ASN & PNS Sudah Cair Rp159,8 Triliun hingga Oktober 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi pembayaran pensiun aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp159,8 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk membayarkan manfaat pensiun seluruh pensiunan ASN dan PNS, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dari total pembayaran tersebut, sekitar 36% dialokasikan untuk pensiunan PNS pusat. Sementara itu, sisanya diperuntukkan bagi para pensiunan PNS daerah.

"Pembayaran pensiun Rp159,8 triliun dan ini untuk membayari seluruh pensiunan ASN dan PNS daerah. Kami menunjukkan 36% untuk PNS pusat dan sisanya untuk pensiunan PNS daerah," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026.

Suahasil menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu.

"Manfaat pensiun kita bayarkan tepat waktu," tegasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah memasuki masa pensiun atas pengabdian mereka selama bertugas di pemerintahan.

"Terima kasih seluruh ASN pensiunan yang bekerja saat masa tugasnya," kata Suahasil.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.343,6 triliun atau sekitar 74,4% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp320,4 triliun. Komponen ini antara lain mencakup pembayaran gaji pegawai, termasuk guru non-PNS.

Sementara itu, belanja barang telah mencapai Rp543,3 triliun. Di dalamnya termasuk realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp169,6 triliun hingga akhir Oktober.

Pemerintah juga terus menjalankan program bantuan sosial reguler, termasuk bantuan pangan nontunai dan bantuan pangan. Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) reguler tercatat tumbuh Rp124,9 triliun berdasarkan paparan Suahasil.

Memasuki November-Desember 2026, pemerintah akan mempercepat realisasi belanja agar program prioritas dapat segera dirasakan masyarakat, dengan tetap menjaga efisiensi anggaran.