11 Ribu Wajib Pajak Ikut Program Penghapusan Sanksi, Setor Rp595 M

Bogor, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan sudah menerima Rp595,1 miliar dari program penghapusan sanksi administrasi per 12 November 2026. Ini terdiri dari pembayaran pokok utang pajak dan sanksi administrasi dari wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Sekadar catatan, kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

"Jumlah setoran Rp595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal dia adalah ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka dia pokoknya sudah dibayar semuanya," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).

"Kalau Surat Tagihan Pajak itu tidak selalu ada pokoknya. Sehingga mungkin dia memang sanksinya, karena dia tidak, kalau enggak ada pokok kan tidak dihapuskan 100%. Harus bayar minimal kalau sampai dengan Desember ini adalah 10% yang harus dibayar," tambahnya.

Inge mengatakan jumlah setoran itu didapatkan melalui 11.377 wajib pajak yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi per 12 November 2026. Sementara, jumlah ketetapan pajak dan surat tagihan pajaknya adalah 40.644 per 12 November 2026.

Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan penghapusan sanksi administrasi hingga 100%. Besaran pengurangan sanksi ini bergantung pada jenis sanksi dan waktu pelunasan atau pelaporan pajak.

Ketentuan tersebut mencakup sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, serta sanksi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Meidijati menjelaskan, terdapat perbedaan periode dan persyaratan untuk memperoleh penghapusan sanksi secara penuh maupun pengurangan sebagian.

Pertama, sanksi keterlambatan pelaporan SPT dan keterlambatan pembayaran pajak. Wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% apabila menyampaikan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa September 2026 yang berstatus kurang bayar, dengan periode pelunasan atau pelaporan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026

Apabila pelunasan atau pelaporan dilakukan pada periode berikutnya, besaran pengurangan sanksi menjadi lebih kecil. Untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi administrasi diberikan sebesar 50%.

Sementara itu, apabila pelunasan atau pelaporan dilakukan pada 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi administrasi yang diberikan sebesar 25%.

Kedua, sanksi administrasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Untuk kategori ini, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100% apabila memenuhi ketentuan pelunasan pokok pajak terutang dan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dalam periode yang ditetapkan, yakni 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027.

Meidijati menegaskan, wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu pelunasan pokok pajak agar dapat memperoleh penghapusan sanksi secara penuh.

"Kalau mau dapat 100%, harus melunasi pokoknya itu paling lambat satu bulan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar terbit. Terbit 1 Januari, maka bayarnya jangan lewat dari 1 Februari. Jangan sampai nanti terbitin, duitnya belum ada," ujar Meidijati dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pajak Minimum Global, Rabu (28/10/2026).

Adapun untuk kategori sanksi terkait PPS, pengurangan sanksi juga dapat diberikan apabila pelunasan dilakukan setelah satu bulan dan paling lambat dua bulan sejak SKPKB diterbitkan. Dalam ketentuan tersebut, besaran pengurangan sanksi yang disebutkan adalah 25% apabila pelunasan dilakukan dalam periode dua bulan setelah SKPKB terbit.

Dengan demikian, wajib pajak perlu memperhatikan jenis sanksi yang dikenakan, periode pelunasan atau pelaporan, serta tenggat pembayaran pokok pajak agar dapat memperoleh besaran pengurangan sanksi sesuai ketentuan DJP.