Segini Pesangon Karyawan Korban PHK Efek Perusahaan Pailit-Merger Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan pailit hingga melakukan merger atau penggabungan usaha. Besaran pesangon dan kompensasi yang diterima pekerja berbeda, bergantung pada alasan PHK dan keputusan perusahaan maupun pekerja untuk melanjutkan hubungan kerja.

Untuk perusahaan yang melakukan merger, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan usaha, pekerja tidak serta-merta harus kehilangan haknya. Pasal 236 mengatur dua kondisi yang menentukan besaran kompensasi apabila PHK terjadi akibat aksi korporasi tersebut.

Pertama, jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja setelah perusahaan melakukan penggabungan atau aksi korporasi lainnya, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon sebesar satu kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja satu kali, serta uang penggantian hak.

Namun, apabila perusahaan tidak bersedia menerima pekerja untuk melanjutkan hubungan kerja setelah aksi korporasi, hak yang diberikan lebih besar. Pekerja berhak mendapatkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja satu kali, serta uang penggantian hak.

Artinya, besaran pesangon dalam PHK akibat merger atau penggabungan usaha dapat mencapai dua kali ketentuan normal apabila perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaan hasil penggabungan.

Selain merger, UU ini juga mengatur hak pekerja apabila perusahaan mengalami masalah keuangan hingga dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pasal 240, pekerja yang terkena PHK karena perusahaan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau dinyatakan pailit berhak memperoleh uang pesangon sebesar satu kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja satu kali, serta uang penggantian hak.

Dengan demikian, pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan pailit tetap berhak menerima kompensasi sesuai ketentuan UU tersebut.

Adapun besaran dasar uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja. Dalam Pasal 232, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas pesangon satu bulan upah. Besarannya meningkat sesuai masa kerja hingga maksimal sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.

Sementara itu, uang penghargaan masa kerja diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun. Adapun uang penggantian hak mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Di luar merger dan kepailitan, Pasal 231 juga mencantumkan sejumlah alasan lain yang dapat menjadi dasar PHK. Di antaranya perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun, tutup permanen atas keputusan pemilik, keadaan memaksa, pelanggaran aturan perusahaan setelah diberikan tiga surat peringatan, pekerja mengundurkan diri, memasuki usia pensiun, hingga meninggal dunia.