Bos DJP Kirim Surat Peringatan ke 475.698 Wajib Pajak Nakal

Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengirimkan surat pengingat berupa surat elektronik (email) kepada 475.698 wajib pajak. 

Langkah ini dilakukan seusai Ditjen Pajak mengidentifikasi terdapat wajib pajak orang pribadi yang melakukan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025.

Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp2,01 triliun. Dari 475.698 wajib pajak itu, pemerintah mengidentifikasi ada 3,72 juta bukti pemotongan.

Kriterianya adalah bukti pemotongan dengan status valid dan sudah dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan pada SPT masa PPh Pasal 21; serta bukti pemotongan atas jenis pajak nonfinal.

Jumlah nilai PPh pada seluruh bukti pemotongan yang dihapus lebih dari atau sama dengan Rp100.000 dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada bukti pemotongan yang dihapus sama dengan NPWP pada SPT Tahunan tahun pajak 2025.

"Dari sebarannya ada 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai antara Rp100.000 sampai Rp1 juta. Pada sisi lain ada 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar," ujar ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, Kamis (12/11/2026).

"Di sisi nilai PPh, kelompok terbesarnya adalah Rp10 juta hingga Rp100 juta yaitu sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak. Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tambahnya.

Bimo mengatakan aksi penghapusan bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2025 ini menyebabkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau mengurangi nilai kurang bayar yang seharusnya.

Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan pesan pengingat menggunakan pendekatan behavioral. Misalnya, mereka mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa tindakan yang tidak melaporkan pajak secara utuh akan sangat memengaruhi kualitas pendidikan.

"Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," ujarnya.