Sisa 2 Bulan, Dirjen Pajak Sebut Setoran Kurang Rp500 Triliun
Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan masih harus mengamankan penerimaan pajak hingga Rp500 triliun hingga akhir 2026. Meski demikian, dia belum mengelaborasi realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026.
Sekadar catatan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sementara, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun hingga 30 September 2026. Angka ini setara 68,2% terhadap target APBN 2026.
"Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk mengamankan target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Misalnya, kebijakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Marketplace. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 melalui marketplace yang ditunjuk. Menurutnya, ini merupakan kebijakan untuk menciptakan kesetaraan pajak antara transaksi konvensional dan transaksi ekonomi digital.
Saat ini, terdapat empat pelaku marketplace yang diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 Marketplace di Indonesia. Mereka adalah PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli); PT Shopee International Indonesia; PT Tokopedia; dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). Batas waktu untuk pengumpulan PPh nya adalah pada 20 November 2026.
Selain itu, kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap barang atau jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ini mulai berjalan sejak 25 September 2026 melalui enam penerbit atau pihak lain yang ditunjuk.
Selain itu, terdapat pengawasan atas pajak minimum global. Ini dilakukan untuk menanggulangi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah atau base erosion and profit shifting (BEPS). Kebijakan ini juga dilakukan untuk mengurangi kompetisi tarif PPh Badan. Pemerintah juga melakukan revisi terhadap kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang menargetkan penerimaan pokok utang pajak.
"Ada kebijakan marketplace, kebijakan pengurangan sanksi administratif, kebijakan global minimum tax, SPPT DLN, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun, di level kebijakan," ujarnya.
Kemudian di level administrasi, Direktorat Jenderal Pajak juga mengirimkan surat peringatan (nudging) wajib pajak yang dinilai telah melakukan penghapusan bukti pemotongan PPh pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sebab, kegiatan penghapusan bukti pemotongan ini menyebabkan status SPT tahunan yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau mengurangi nilai kurang bayar yang seharusnya. Terakhir, Bimo juga memastikan petugas pajak menjadi lebih profesional dan transparan dalam memungut pajak.
"Kami meningkatkan kapasitas dari account representative kami. Kemudian kami juga melakukan strategi fungsionalisasi dari lini bisnis kami, karena dengan fungsional dengan penetapan sebagai pejabat fungsional mereka akan lebih profesional," ujarnya.
"Mereka mempunyai indeks kinerja individu yang lebih terukur, dan sudah membuktikan hasil. Di kantor pelayanan pajak di bawah kantor wilayah wajib pajak besar, di bawah kanwil khusus, di bawah kanwil-kanwil di luar besar dan khusus yang KPP Madya, ini sudah mulai bertahap kami lakukan fungsionalisasi," tambahnya.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]