Rupiah Anjlok Bukan Karena Wapres Gibran Mundur, Ini Masalahnya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR RI pagi ini (12/11/2026). Di saat bersamaan nilai tukar rupiah terpantau terpuruk ke level Rp18.252/US$ pada pukul 13.00 WIB. Ini adalah rekor terendah kurs rupiah.Â
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan pelemahan rupiah lebih disebabkan ketidakpastian situasi setelah wapres mundur.
Menurutnya, para pelaku pasar telah mengantisipasi mundurnya Gibran, namun kursi Wapres yang kosong yang akan lebih menjadi sentimen negatif bagi pasar modal maupun nilai tukar rupiah.
"Jadi soal Gibran mundur kita bisa argue bahwa mungkin pelaku ekonomi atau pasar sudah mengantisipasi. Tapi yang belum diantisipasi misalnya ini Gibran mundur, siapa yang akan menggantikan. Itu yang akan lebih jadi question," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia pada Rabu (12/11/2026).
"Pertanyaan ini yang akan menjadi ketidakpastian dan ketidakpastian itu yang akan menggoyang pasar," lanjutnya.
Menurut Dipo, investor akan mencermati langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar ke depan sepanjang ketidakpastian pasar sembari menunggu pengganti Gibran.
Dipo mengatakan bank sentral saat ini memiliki banyak amunisi untuk menahan tekanan terhadap Mata Uang Garuda, tinggal seberapa kuat BI mampu menjaga rupiah tersebut.
"Kalau rupiah mungkin tergantung BI ngapain juga. Karena BI kasih beberapa tools intervensi pasar. Jadi tergantung seberapa kuat BI menahan laju (pelemahan) itu," ucap Dipo.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman mengatakan pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari tekanan eksternal, tetapi kegaduhan politik domestik berpotensi memperburuk situasi.
Kegaduhan tersebut, terutama isu penyadapan Presiden RI an pengunduran diri Wakil Presiden RI disebut Rizal bukan penyebab tunggal depresiasi rupiah, tetapi dapat meningkatkan persepsi risiko apabila memunculkan ketidakpastian politik dan kebijakan.
"Di tengah tekanan dolar AS dan arus modal asing, instabilitas politik justru menambah kerentanan rupiah," katanya kepada CNBC Indonesia pada Rabu (12/11/2026).
Dirinya menjelaskan bahwa pasar tidak hanya merespons peristiwa politik, tetapi juga menilai kemampuan pemerintah menjaga stabilitas dan kredibilitas kebijakan.
Andai konflik elite berlarut-larut, Rizal berpendapat risiko capital outflow meningkat, rupiah semakin tertekan, dan yield SBN berpotensi naik.
"Artinya, ketidakpastian politik dapat memperbesar biaya ekonomi, bahkan sebelum berdampak langsung terhadap aktivitas sektor riil," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan kegaduhan politik menjadi sumber tambahan ketidakpastian ekonomi, kepastian konstitusional, konsistensi kebijakan, dan koordinasi fiskal-moneter harus diperkuat.
Bank Indonesia pun tidak bisa terus menjadi satu-satunya penyangga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar.
"Stabilitas nilai tukar membutuhkan kredibilitas pemerintah, bukan sekadar cadangan devisa dan instrumen moneter," imbuhnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]