Mundur dari Wapres, Gibran Masih Dapat Uang Pensiun-Tunjangan & Rumah

Jakarta, CNBC Indonesia - Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden ke-14 RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Meski mundur dari jabatannya sebelum periode tugas berakhir, yaitu 2024-2029, anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu masih tetap mendapatkan hak-hak pensiun.

Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978, disebutkan setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat ini gugur hanya apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam Pasal 6 UU itu, disebutkan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," sebagaimana tertera dalam ayat 2 pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Selain dari pensiun pokok Gibran juga masih mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Ia juga masih akan mendapatkan biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Gibran juga dalam UU itu dijamin mendapat sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Dalam pasal 11 UU itu, disebutkan juga bahwa Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.