Simak! Begini Mekanisme Pengelolaan Dana Haji

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana haji yang disetorkan calon jamaah tidak hanya disimpan dan digunakan hingga waktu keberangkatan tiba. Dana tersebut dikelola dan ditingkatkan nilainya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui sejumlah instrumen investasi syariah. Sehingga menghasilkan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk para calon jamaah untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, proses pengelolaan dana sendiri dimulai ketika calon jemaah menyetorkan dana awal sebesar Rp25 juta melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Setelah bank mendaftarkan jemaah melalui Sistem Penyelenggaraan Haji Terpadu (Siskohat) untuk memperoleh nomor porsi, dana tersebut diteruskan ke BPKH.

Dalam proses pengelolaannya, BPKH menghimpun dana dari 30 bank penerima setoran, baik bank syariah maupun unit usaha syariah. Dana yang terkumpul kemudian ditempatkan pada berbagai instrumen investasi dengan mempertimbangkan nilai ekonomis, kondisi pasar, serta kebutuhan pengelolaan dana haji.

Salah satu instrumen yang digunakan BPKH adalah Surat Berharga Negara (SBSN). Selain itu, BPKH juga menempatkan dana pada deposito perbankan syariah. Penempatan pada deposito dilakukan ketika pembelian SBSN dinilai belum cukup ekonomis atau harganya belum sesuai dengan pertimbangan BPKH.

"Kalau misalnya masih belum cukup secara ekonomis untuk beli SBSN atau harga SBSN-nya juga belum begitu memadai menurut kita, kita taruh di deposito dulu," ujar Fadlul dalam podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia.

Dalam mengelola dana tersebut, BPKH membedakan dana setoran awal jemaah dengan nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi, Fadlul menegaskan, dana pokok setoran awal sebesar Rp25 juta merupakan dana pokok milik jemaah yang harus dijaga agar tidak mengalami kerugian. Sementara itu, hasil investasi menjadi nilai manfaat yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan haji.

Baca: Buka-Bukaan, Kepala BPKH Beberkan Manfaat Pengelolaan Dana Haji

Untuk menentukan strategi investasi, BPKH turut mempertimbangkan masa tunggu jemaah yang saat ini sekitar 26 tahun. Dengan durasi tersebut, BPKH dapat menyesuaikan jangka waktu investasi dengan perkiraan waktu keberangkatan jemaah. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah hold to maturity, yaitu membeli aset dan menahannya hingga jatuh tempo.

Menurut fadlul, strategi ini bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai aset akibat perubahan suku bunga selama masa investasi.

Di sisi lain, BPKH juga memperhatikan kebutuhan mata uang asing untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, 80% biaya penyelenggaraan ibadah haji menggunakan mata uang asing, sedangkan sebagian besar setoran dana jemaah reguler diterima dalam rupiah. Karena itu, pembelian valuta asing dilakukan sesuai kebutuhan portofolio dan kewajiban pembayaran, termasuk untuk jemaah haji khusus.

Selain SBSN dan deposito, BPKH juga memiliki investasi emas. Namun, porsinya masih relatif kecil karena pasar emas dinilai cukup dalam untuk menampung transaksi dalam jumlah besar, baik saat pembelian maupun pencairan.

Fadlul menegaskan, seluruh proses pengelolaan dana tersebut harus mengikuti prinsip syariah dan dilakukan secara akuntabel. Untuk memastikan masyarakat dapat memantau pengelolaannya, BPKH menyediakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui situs resmi lembaga.

"Di website kita itu lengkap semua setiap tahunnya kita upload laporan keuangan yang audited oleh BPK," kata Fadlul.

Selain laporan keuangan, BPKH juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan dana kelolaan, hasil investasi, dan pembagian nilai manfaat melalui media sosial. Menurut Fadlul, prinsip syariah, integritas, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam mengelola dana yang merupakan amanah jemaah.

 

Baca: Konvensi Sains 2026, Pemerintah Dorong Inovasi yang Berdampak Ekonomi

(dpu/dpu)

Saksikan video di bawah ini:

2 Tahun Prabowo: Hilirisasi Melaju, Industri Tambang Makin Kuat?