Hore! Anggaran Kredit Murah dari Pemerintah Naik 2027, Tembus Rp394 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran kredit program pada 2027. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Seusai rapat, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, total anggaran kredit program yang telah diputuskan naik itu menjadi Rp394 triliun pada 2027, dari tahun ini sekitar Rp337 triliun.

"Dan diantaranya di dalamnya itu kan juga ada kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah ditetapkan di angka Rp 325 triliun," kata Roro.

Dengan peningkatan kredit program pemerintah ini, Roro mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa memanfaatkan lebih optimal mekanisme pembiayaan murah di industri jasa keuangan.

"Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat. Dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur.

Capaian ini telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun, sementara tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.

Salah satu kredit program, yaitu KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.

Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Saat ini, lima skema kredit program yang terdiri dari KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.

Kualitas penyaluran juga pemerintah klaim terjaga, ditandai dengan 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.