Perizinan di Vietnam Cuma 2 Bulan, Gubernur Luthfi: Sakit Hati Saya

Semarang, CNBC Indonesia - Ketidaksiapan infrastruktur dasar dan lambannya birokrasi perizinan masih menjadi hambatan utama masuknya investasi ke daerah. Situasi ini dikritik secara terbuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang mengaku "sakit hati" melihat jauhnya ketertinggalan pelayanan investasi di dalam negeri dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam.

Di hadapan Wakil Menteri Investasi, Luthfi membeberkan ketimpangan perlakuan terhadap penanaman modal yang dinilainya sangat mencolok. Ia menyebutkan pemerintah Vietnam bertindak sangat proaktif, bahkan turun tangan langsung untuk memastikan segala kebutuhan pelaku usaha terpenuhi sejak awal.

"Di Vietnam, apabila investor masuk Pak, mereka sudah menyiapkan infrastrukturnya. Kalau perlu sumber daya manusianya, sudah disiapkan oleh Vietnam, pemerintahnya turun," papar Luthfi.

Selain kesiapan fisik dan sumber daya manusia (SDM) yang sudah matang, kecepatan perizinan di negara tersebut menjadi pukulan telak. Jika Vietnam mampu menyelesaikan seluruh izin investasi hanya dalam hitungan bulan, birokrasi di daerah justru bisa memakan waktu hingga hitungan tahun. Luthfi menegaskan bahwa rentetan kendala ini akhirnya menjadi momok bagi para pelaku usaha maupun pemangku kepentingan di daerah.

"Perizinannya 2 bulan, sakit hati saya di tempat kita 2 tahun. Nah ini yang mendorong agar kita tumbuh kembang bersama-sama. Apakah itu cukup? Tidak. Karena apa? Di tempat kita kendala itu menjadi momok bagi rekan-rekan sekalian," tegasnya secara blak-blakan.

Sebagai solusi atas lambatnya birokrasi tersebut, Luthfi meminta agar pemerintah pusat mendelegasikan urusan perizinan kepada daerah agar prosesnya berjalan cepat. Ia meyakini langkah ini menjadi kunci untuk mendongkrak ekonomi seluruh kabupaten/kota.

"Perizinan di tempat kita akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa berikan kami kewenangan, maka akan saya ratakan investasi di Jawa Tengah. Setuju?" ujar Luthfi.

Keinginan Luthfi tersebut akhirnya terwujud pada Rabu (11/11/2026). Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendirikan desk sebagai upaya mendekatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta para pelaku usaha. Kehadiran desk ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan membantu menyelesaikan berbagai kendala investasi di daerah.