Rupiah Babak Belur, Puan Ingatkan Risiko ke APBN 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan parlemen akan memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia di tengah gejolak ekonomi global.

Kedua indikator tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, mengingat pergerakannya dapat memengaruhi penerimaan maupun belanja negara.

"DPR RI juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan dinamika pasar modal," ungkap Puan dalam sambutannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Perhatian DPR tersebut muncul di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah melemah sekitar 8% sepanjang 2026 hingga bertengger di level Rp18.000-an per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz sebelumnya bahkan memperkirakan rupiah akan berada di level Rp18.032 per dolar AS pada akhir 2026.

Menurut Irman, tekanan eksternal masih menjadi faktor utama yang membebani rupiah. Terutama risiko geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi, meningkatkan ekspektasi inflasi, serta menjaga imbal hasil US Treasury tetap tinggi.

Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik menjadi salah satu faktor yang mengubah prospek ekonomi global tahun ini. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan inflasi global dan memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral.

Kondisi tersebut membuat suku bunga berpotensi bertahan tinggi lebih lama atau memasuki era higher for longer.

Di Amerika Serikat, tingginya suku bunga dan imbal hasil obligasi pemerintah AS turut meningkatkan daya tarik aset keuangan berdenominasi dolar AS. Investor global pun memiliki insentif lebih besar untuk mengalihkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman.

Situasi ini menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian kebijakan moneter AS dan tingginya risiko geopolitik dapat mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko, termasuk saham dan obligasi di pasar negara berkembang.

"Kalau dia risk off, maka dia akan memilih aset-aset keuangan yang relatively lebih aman, termasuk negaranya. Kalau dia nyari negara yang aman, negara mana yang akan dituju? Ya itu adalah advanced economy," katanya, dikutip Selasa (10/11/2026).

Peralihan arus modal ke negara maju tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah. Pasalnya, keluarnya investor asing dari pasar saham maupun obligasi domestik dapat meningkatkan permintaan dolar AS sekaligus mengurangi pasokan valuta asing di dalam negeri.

Selain melalui pasar keuangan, kenaikan harga energi juga memberikan tekanan terhadap rupiah melalui jalur perdagangan internasional.

Irman menjelaskan, sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak dolar AS ketika harga minyak dunia meningkat. Kenaikan biaya impor energi berpotensi memperburuk neraca perdagangan minyak dan gas, sekaligus menekan neraca transaksi berjalan.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan valuta asing untuk membiayai impor semakin besar.

Irman memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia mencapai sekitar 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan berpotensi melebar menjadi 1,6% pada 2027.

"Jadi kami memperkirakan neraca perdagangan ini akan menyebabkan karena account defisit di 1,5% GDP di tahun ini dan melebar sedikit ke 1,6% di tahun depan," ujarnya.

Defisit transaksi berjalan tersebut mencerminkan kebutuhan pembiayaan dari luar negeri yang masih harus dipenuhi Indonesia. Apabila pasokan valuta asing dari arus modal masuk dan transaksi eksternal tidak mencukupi, kondisi ini dapat semakin menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.