Target Gabung OECD 2028, RI Siapkan Reformasi Aturan Besar-besaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia bersiap melakukan pembenahan besar-besaran terhadap regulasi dan tata kelola nasional demi memenuhi standar keanggotaan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengejar target keanggotaan penuh OECD pada 2028.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi OECD bukan sekadar upaya diplomatik untuk bergabung dengan organisasi internasional. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum transformasi kebijakan nasional agar selaras dengan standar dan praktik terbaik global.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD dalam rangka persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia, Senin (9/11/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperkuat implementasi kebijakan agar sesuai dengan instrumen hukum OECD.
"Aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar proses diplomatik menuju keanggotaan organisasi internasional, tetapi merupakan bagian dari agenda transformasi nasional untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045," ujar Airlangga.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam proses pembenahan tersebut. Di antaranya tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, hingga pemberantasan korupsi.
Airlangga menjelaskan, proses peninjauan teknis atau technical review saat ini telah dimulai pada 24 dari total 25 bidang aksesi. Tahapan tersebut menjadi forum bagi Indonesia dan komite-komite OECD untuk membahas kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum organisasi tersebut.
Prosesnya mencakup pengumpulan informasi melalui pengisian kuesioner, diskusi tatap muka dalam misi pencarian fakta (fact finding mission), hingga pembahasan teknis dengan komite OECD. Hasil peninjauan nantinya akan dituangkan dalam Chair's Letter yang memuat hasil reviu terhadap kebijakan Indonesia.
Indonesia sendiri resmi menjadi negara aksesi OECD setelah adopsi OECD Accession Roadmap for Indonesia pada Maret 2024. Peta jalan tersebut kemudian diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal OECD pada Juni 2024. Sementara itu, tahap technical review telah dimulai sejak September 2025.
Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi dapat diselesaikan pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, penyempurnaan regulasi dan tata kelola nasional akan terus dilakukan selama proses peninjauan berlangsung.
Reformasi untuk Kejar Ekonomi 8%
Selain mengejar keanggotaan penuh OECD, pemerintah juga berharap proses reformasi tersebut dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.
Airlangga mengatakan, penyelarasan regulasi dengan standar internasional diharapkan mampu mendorong transparansi, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Agenda ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah yang menempatkan peningkatan kualitas regulasi sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional.
Namun, Airlangga menekankan bahwa keberhasilan aksesi tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pembahasan teknis. Efektivitas implementasi kebijakan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, pemerintah mendorong partisipasi aktif kementerian dan lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga parlemen dalam proses penyelarasan kebijakan.
"Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD," tegas Airlangga.
Dalam proses aksesi ini, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota OECD, antara lain Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, serta mitra pembangunan Asian Development Bank (ADB).
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]