Menhan Mau Dilengserkan, Parlemen Ajukan Pemakzulan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan. Ini setelah anggota DPR Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadapnya.

Langkah ini membuka jalan bagi pemungutan suara di DPR yang dapat berlangsung paling cepat pekan ini. Massie, anggota Partai Republik dari Kentucky, menuding Hegseth melakukan sejumlah pelanggaran serius selama memimpin Pentagon.

"Ia telah bertindak dengan cara yang sangat tidak sejalan dengan tugas-tugasnya serta supremasi hukum," demikian bunyi pasal pemakzulan yang dibacakan Massie di ruang sidang DPR Senin waktu setempat, seperti dikutip CNBC International, Selasa (10/11/2026).

Delapan pasal  tersebut mencakup dugaan pelanggaran resolusi kewenangan perang Kongres terkait operasi militer di Iran. Lalu pembunuhan di luar proses hukum dalam serangan terhadap kapal-kapal di Karibia yang diduga terkait penyelundupan narkoba serta upaya membungkam kebebasan berpendapat dengan menargetkan Senator Demokrat Mark Kelly.

Pilihan Redaksi Penampakan Mengerikan 2 Kereta Saling Tabrak, Gerbong Ringsek Semua 2 Jenderal Polisi Ditangkap, Beking Sindikat Kriminal-Geng Narkoba Sidang Pemakzulan Wapres Panas, Resto Mewah Rp 2,5 M Disebut-sebut AS Umumkan Pelaku Pembobol Binance Rp 114 T, Pernah Curi Bank Sentral Breaking: Trump "Nyerah" Lawan Iran, Qatar Mulai Turun Tangan

Massie menilai tindakan Hegseth menjadikannya ancaman bagi konstitusi AS jika tetap dipertahankan di kabinet.

Meski demikian, usulan tersebut berstatus khusus (privileged resolution). Sehingga pimpinan DPR wajib mengambil tindakan dalam dua hari kerja legislatif.

DPR dapat membahasnya, menunda pembahasan, atau menyerahkannya kepada komite terkait. Jika mayoritas anggota menyetujui pemakzulan, proses selanjutnya akan berlangsung di Senat untuk menentukan apakah Hegseth harus dicopot dari jabatannya.

Presiden Donald Trump langsung menyatakan tetap mendukung Hegseth meskipun ancaman pemakzulan semakin nyata. Trump juga memuji kinerja Hegseth dalam meningkatkan perekrutan personel militer AS.

"Dia memenangkan dua perang. Dia yang memegang kendali," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih kemarin.

Upaya pemakzulan ini muncul setelah Partai Demokrat meraih kemenangan dalam pemilihan umum sela pekan lalu dan menguasai mayoritas di DPR maupun Senat. Perang Iran yang dipimpin Hegseth disebut menjadi salah satu faktor kekalahan Partai Republik, bahkan Wakil Presiden JD Vance termasuk pihak yang menyoroti dampak konflik tersebut terhadap hasil pemilu.

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries turut mendukung pemakzulan Hegseth. Ia menuding sang menhan telah menyalahgunakan kekuasaan dan membahayakan keamanan nasional AS.

"Pete Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaannya, merongrong keamanan nasional Amerika, dan merupakan arsitek di balik perang pilihan yang ceroboh, memakan banyak biaya, serta berakhir dengan kegagalan di Iran," ujar Jeffries.

Baca: AS Umumkan Pelaku Pembobol Binance Rp 114 T, Pernah Curi Bank Sentral

Meski demikian, peluang pemakzulan Hegseth masih bergantung pada perolehan suara di DPR. Partai Republik memiliki keunggulan tipis, yakni 218 berbanding 214 kursi, sehingga pembelotan sejumlah kecil anggotanya dapat menentukan hasil pemungutan suara.

Jika DPR menyetujui pemakzulan, Senat harus menggelar persidangan dan membutuhkan dukungan dua pertiga anggota untuk menyatakan Hegseth bersalah serta mencopotnya.

Pemakzulan terhadap menteri kabinet AS merupakan langkah yang jarang terjadi. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas menjadi pejabat kabinet terakhir yang dimakzulkan pada 2024, sebelum itu Menteri Perang William Belknap pada 1876.

Keduanya akhirnya tidak dinyatakan bersalah oleh Senat. Sementara itu, Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers di Pentagon pada Selasa, setelah sebelumnya merilis video pembelaan atas kepemimpinannya.

(tfa/sef)

Saksikan video di bawah ini:

AS Kirim 25 Ribu Drone ke Timur Tengah, Perkuat Pertahanan Perang