Breaking: Trump "Nyerah" Lawan Iran, Qatar Mulai Turun Tangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menunda serangan militer baru terhadap Iran setelah menerima permintaan sejumlah negara Teluk, termasuk Qatar dan Arab Saudi. Washington untuk sementara memilih menahan eskalasi, tetapi tetap mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz.
Trump mengatakan keputusan tersebut diambil setelah negara-negara kawasan meminta AS tidak melancarkan serangan tambahan. Ia secara khusus menyebut Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait sebagai negara yang menginginkan perdamaian.
"Amerika Serikat sepenuhnya siap siaga dengan peralatan terbaik yang pernah dibuat, dan kami rasa tidak akan ada alasan untuk menggunakannya," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Trump bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Gedung Putih. Al-Thani merupakan salah satu mediator utama dalam komunikasi antara Washington dan Teheran, dan sebelumnya telah mengunjungi Iran untuk mendorong penyelesaian konflik.
Dalam pernyataan di platform X, Al-Thani menyebut pertemuannya dengan Trump dan Wakil Presiden JD Vance berlangsung positif. Qatar kini kembali memainkan peran diplomatik penting untuk menjembatani tuntutan kedua pihak.
"Bersyukur atas diskusi positif mengenai pencapaian kesepakatan dan upaya menghadirkan perdamaian di kawasan ini," tulisnya.
Namun, Teheran belum menunjukkan tanda-tanda akan melonggarkan tuntutannya. Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei justru mendesak Washington berhenti menyebarkan informasi mengenai negosiasi yang menurutnya tidak benar. Ia meminta AS menerima tujuh persyaratan yang telah berulang kali diajukan Iran.
Proposal Iran mencakup penghentian blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pencabutan sejumlah sanksi, serta penghentian serangan udara. Sebagai imbalannya, Teheran bersedia mengakhiri blokade Selat Hormuz. Kedua pihak selanjutnya akan membahas program nuklir Iran dan sanksi lainnya. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai persyaratan tersebut "keterlaluan, konyol, dan sama sekali tidak realistis".
Di dalam negeri AS, tekanan untuk mengakhiri perang juga semakin meningkat setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilihan umum pekan lalu. Sejumlah tokoh partai, termasuk Vance, mengaitkan hasil pemilu tersebut dengan konflik Iran.
Meski begitu, Rubio mengaku belum melihat peluang terobosan diplomatik dalam waktu dekat. Pejabat senior UEA Anwar Gargash bahkan memperingatkan kawasan harus bersiap menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
Di sisi lain, penundaan serangan AS tidak berarti konflik benar-benar mereda. Media pemerintah Iran melaporkan serangan AS terhadap Pulau Qeshm pada Minggu malam, yang menurut pejabat setempat tidak merusak infrastruktur vital.
Sumber senior Iran menyebut serangan tersebut menyasar radar pertahanan udara, fasilitas navigasi kapal, pangkalan peluncur rudal, dan sistem penyebaran ranjau. Sementara itu, serangan terhadap kapal tanker di Teluk dan Selat Hormuz masih berlanjut, bahkan seorang reporter televisi pemerintah Iran menyebut 11 kapal tanker telah dibuat tidak berdaya dalam 10 hari terakhir.
(tfa/tfa)