Terungkap! Kriteria Warga RI yang Dicoret dari Penerima Bansos Digital

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan bisa memulai pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada 10 November 2026. Program itu dirancang supaya penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dalam proses pelaksanaannya nanti, program perlinsos digital akan membagi kategori masyarakat yang layak menjadi penerima bansos dan tidak.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," kata Tito dikutip dari keterangannya, Senin (9/11/2026).

Kategori itu memanfaatkan basis data hasil registrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat ke sistem Digitalisasi Bansos. Ia pun telah meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi.

Digitalisasi Perlinsos menurut Tito merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech).

Dalam sistem tersebut, data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik. Didukung sistem Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik.

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujarnya.

Integrasi data itu pun kata dia memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menentukan kelayakan penerima bansos.

Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian/lembaga itu ia harap dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai.

Mendagri menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk membantu percepatan registrasi, mengingat tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif sebanyak lebih dari 502 ribu agen.

"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.

Ia menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi Pemda untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran. Upaya ini turut mendukung pencapaian target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting. "Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.

Mendagri mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi lebih dari 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Ia mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang melibatkan dinas sosial dan dinas dukcapil, dengan sekretaris daerah (sekda) sebagai pengawas serta kepala daerah sebagai penanggung jawab.

"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tuturnya.