Proses Kelayakan RI Masuk OECD Rampung 80%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perkembangan proses Indonesia dalam aksesi keanggotaan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga menjelaskan progres sementara ini secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 80%, termasuk beberapa topik yang bersifat krusial seperti regulasi penyuapan dengan pihak asing atau foreign bribery.

"Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundangan-undangan, termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas. Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama," kata Airlangga kepada awak media di kantornya, Senin (9/11/2026).

Airlangga mengatakan mengenai regulasi foreign bribey tersebut, pemerintah mempertimbangkan pembuatan Undang-Undan baru atau merevisi undang-undang tindak pidana korupsi dengan memasukkan mengenai aturan foreign bribery tersebut.

"Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang tipikor yang sedang direvisi," ucapnya.

Selain itu, Airlangga juga memprioritaskan revisi undang-undang statistik dan revisi undang-undang persaingan usaha untuk diselesaikan tahun depan.

Revisi UU persaingan disebut Airlangga diperluan karena UU tersebut berlaku ada tahun 1999.

"Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR dimana itu minta segera diselesaikan," katanya.

Sementara Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan harapannya proses kelayakan Indonesia menjadi anggota OECD rampung pada 2028.

"Mudah-mudahan pada prinsipnya kalau target kita kan aksesinya bisa finalize di tahun 2028 ya. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai dengan target juga. Tapi so far so good," kata Roro kepada awak media di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Sein (9/11/2026).

Roro mengungkapkan bahwa pada 8 Desember juga ada beberapa pihak dari OECD akan datang ke Indonesia untuk melakukan review.

Di sisi lain, Roro salah satu yang akan menjadi penguat pemerintah untuk bergabung ke OECD adalah perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Wamendag menjelaskan, IEU-CEPA menjadi penting karena sebagian besar dari total 38 negara anggota OECD adalah negara Uni Eropa.

"Kalau OECD itu kan 27 negara dari total, itu adalah member country EU. Jadi apa yang sudah menjadi benchmark antara Indonesia dan EU, itu kan tentu akan mempermudah proses aksesi kita juga secara keseluruhan,"

Dirinya mengatakan pemerintah Indonesia mengharapkan penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) rampung akhir November.

"Kita proses ratifikasi, lalu kemudian nanti ada delegasi dari Indonesia akan berkunjung ke Brussel. Tadi sudah disampaikan (penandatanganan) akhir November ini, tanggal 28 kalau tidak salah," kepada awak media di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Senin (9/11/2026).