Sentilan Tegas Menperin, Bongkar Fakta di balik Deindustrialisasi
Bogor, CNBC Indonesia - Pemerintah menilai tantangan industri nasional tidak hanya berkaitan dengan kinerja produksi, investasi, maupun ekspor. Persepsi masyarakat terhadap kondisi industri juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika muncul narasi bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi.
Menteri Perindustrian Sarmuji menilai, kinerja faktual yang baik tidak selalu diikuti persepsi positif di tengah masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi ketika hasil kerja pemerintah dan perkembangan industri tidak dikomunikasikan secara optimal.
"Ada kinerja satu lagi yang sangat penting yaitu kinerja persepsi. Kinerja persepsi, kadang di hari-hari ini, di zaman sekarang ini, kadang lebih penting daripada kinerja faktual kadang-kadang," ujar Sarmuji dalam Media Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Sentul, Jumat (6/11/26).
Menurutnya, komunikasi publik bukan berarti pemerintah harus menciptakan pencitraan atau membesar-besarkan pekerjaan yang dilakukan. Namun, capaian nyata perlu disampaikan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menilai, narasi mengenai deindustrialisasi perlu dilihat secara lebih komprehensif dengan memperhatikan perubahan metode pencatatan statistik. Perubahan klasifikasi sektor oleh BPS sejak 2010 membuat sejumlah subsektor yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari industri pengolahan kini masuk dalam kategori sektor tersendiri.
Dampaknya, perbandingan kontribusi industri terhadap PDB dalam rentang waktu panjang berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sama. Penurunan kontribusi yang terlihat dalam statistik perlu dibaca dengan mempertimbangkan perubahan metodologi tersebut.
"Padahal, sebenarnya ada fakta yang selama ini tidak dihadirkan, tidak diungkap, bahwa pada tahun 2010 ada metode pencatatan yang berbeda oleh BPS, yang awalnya pencatatannya hanya 9 sektor, lalu kemudian menjadi 17 sektor, lalu subsektor-subsektor yang dulu masuk di industri, itu dikeluarkan menjadi sektor-sektor tersendiri sehingga seolah-olah kontribusi sektor industri menurun secara tajam sejak tahun 2010," ungkap Sarmuji.
Pemerintah juga berupaya memperkuat komunikasi dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan. Masukan dari wartawan turut menjadi salah satu sumber informasi dalam mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan asumsi atau data statistik semata. Pemerintah membutuhkan informasi yang mendalam sebelum menentukan langkah untuk menyelesaikan persoalan industri.
"Seorang dokter kalau salah analisis dan salah diagnosis, tentu sangat berbahaya. Seorang dokter yang tidak melakukan eksplorasi kepada pasien tentang apa yang dialami lalu melakukan diagnosis, kita takut obat lebih berbahaya dari penyakitnya," tutup Sarmuji.