Pemerintah Kaji Kelayakan Pembangunan Pembangkit Nuklir

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) mengkaji kelayakan (feasibility) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Bappisus usai memberikan arahan kepada PT PLN (Persero) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyebutkan bahwa pengkajian PLTN masuk dalam rencana pengembangan berbagai jenis energi pembangkit listrik nasional. Pihaknya mengawal proses evaluasi tersebut berdasarkan pertimbangan biaya, manfaat, serta keberlanjutan pasokan energi.

"Oh tentunya, ya akan banyak sekali tadi energi untuk pembangkit listrik ya, mulai dari surya, angin, air ya, geothermal, sampai ke PLTN ya," ungkap Aris usai pertemuan pihaknya dengan PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Aris menjelaskan bahwa pengkajian mengenai kelayakan pembangkit listrik dilakukan secara berkelanjutan bersama PLN. Evaluasi tersebut ditujukan untuk menentukan opsi energi yang paling sesuai dan efisien bagi kebutuhan Indonesia.

"Ini yang sedang kita tindak lanjuti terus mana yang lebih feasible ya di negara kita ya, dengan kita berdasar cost and benefit-nya, serta sustainability untuk kelangsungan itu," katanya.

Pihaknya menegaskan kesiapannya untuk memfasilitasi kolaborasi antara PLN dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan proyek energi nasional. Bappisus akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui pembahasan teknis secara bertahap.

"Bagian per bagian ya supaya sinergis, dan Bappisus akan siap membantu untuk mengkolaborasikan dengan kementerian atau lembaga lain ya bila itu diperlukan," tambah Aris.

Di samping itu, Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyampaikan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian terkait guna memastikan kelancaran dan kecukupan pasokan energi primer nasional.

"Kami koordinasikan dengan seluruh kementerian terkait sehingga pasokan energi primer akan mencukupi dan akan terus cukup ke depannya," tandasnya.

Pemerintah Siapkan Proyek Tapak PLTN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyebut telah menyiapkan 28 lokasi tapak untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Penyiapan lokasi tapak tersebut dilakukan sejalan dengan target pengoperasian pembangkit nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah sedang berdiskusi bersama PT PLN (Persero) untuk mematangkan perencanaan energi nuklir nasional.

Ia menekankan penyiapan lokasi tapak harus dilakukan sejak dini mengingat proses pembangunan pembangkit membutuhkan waktu yang panjang.

"Ini... itu kan ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari, ini ada beberapa tambahan tapak lagi yang akan kita segera inikan. Karena itu tempo hari itu kan juga ada floating itu rencananya," ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah mematok target agar Indonesia minimal memiliki PLTN berkapasitas 500 Mega Watt (MW) yang terhubung ke jaringan listrik (on-grid) pada 2032-2034. Penyiapan tapak dari sekarang dinilai penting lantaran masa konstruksi PLTN membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun.

"Jadi kalau kita tidak mulai mengonsolidasikan, merencanakan, itu sebenarnya di RUPTL kita tahun 2032-2034 minimal kita sudah memiliki 500 MW yang on-grid. Jadi ini kan kita karena sudah ada target waktu, ini dari sekarang kan kita juga sudah harus menyiapkan, karena pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu ini 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Kalau ini tahun 2034, ya dari sekarang ya kita juga sudah harus menyiapkan ini tapak untuk PLTN itu sendiri," kata Yuliot.

Dia menilai pemenuhan pasokan listrik skala besar tidak bisa hanya mengandalkan energi baru terbarukan. Pengoperasian PLTN dibutuhkan guna menyediakan daya listrik berkapasitas besar secara stabil dan berkelanjutan.

"Jadi ini kan kebutuhan di beberapa daerah ini kan sistem kelistrikan potensi yang cukup besar ini tidak bisa hanya dari energi baru terbarukan. Ini kan kita juga harus mengembangkan kapasitas listrik yang cukup besar. Kapasitas listrik yang cukup besar itu ini di antaranya itu adalah disuplai dari PLTN, seperti di banyak negara itu seperti di Prancis, itu kan ya mereka suplai kelistrikannya itu kan yang terbesar itu adalah dari PLTN, itu hampir sekitar 70%," tandasnya.