Kapok Proyek Hantu, Parlemen Pangkas 295 Anggaran Infrastruktur

Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Filipina berencana memangkas usulan anggaran infrastruktur bernilai triliunan rupiah untuk tahun depan. Langkah tegas ini diambil guna menghindari kemunculan ratusan proyek hantu yang tidak jelas rimbanya.

Mengutip The Manila Times dan The Philippine Star, Rabu (4/11/2026), pemangkasan ini menyasar 295 proyek infrastruktur senilai 8,83 miliar peso (Rp 2,525 triliun). Dana tersebut rencananya akan dihapus dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Filipina untuk tahun 2027 mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum Filipina (DPWH) juga telah menyatakan dukungan penuh atas keputusan pembatalan anggaran dari Senat tersebut. Penghapusan ratusan proyek ini merupakan tindak lanjut atas minimnya kelengkapan dokumen serta langkah kampanye melawan proyek infrastruktur fiktif.

Menteri Pekerjaan Umum Giovanni Lopez pada hari Rabu mengungkapkan bahwa pengetatan ini menyusul arahan langsung dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sang presiden secara ketat mewajibkan agar setiap proyek yang diusulkan memiliki dokumen pendukung teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sangat jelas dari Presiden sendiri: Tidak ada dokumen lengkap, tidak ada proyek," papar Lopez.

"Senat berkomitmen dengan tegas untuk menyingkirkan mata anggaran yang tidak berdasar," tegas Ketua Senat Sherwin Gatchalian.

"Item yang tidak dapat diverifikasi tidak akan menerima satu peso pun dari dana publik."

Lebih lanjut, Gatchalian menyoroti bahwa lebih dari 62% atau sekitar 7.107 dari total 11.395 proyek infrastruktur ternyata memiliki catatan merah. Tanda bahaya dalam evaluasi anggaran ini mencakup tidak adanya titik koordinat geografis lokasi proyek hingga tumpang tindihnya berbagai jenis pekerjaan.

Masalah proyek hantu ini mulai mencuat ke permukaan setelah mantan Menteri Pekerjaan Umum Vince Dizon membongkarnya di hadapan para anggota dewan. Ratusan proyek tersebut rupanya tidak memiliki dokumen wajib dari kantor teknik tingkat distrik sehingga langsung direkomendasikan untuk dibatalkan.

Di tengah pengetatan ini, Istana Kepresidenan Filipina juga tengah bersiap menghadapi putusan Mahkamah Agung terkait masalah kerumitan anggaran lainnya. Jaksa Agung Filipina dijadwalkan akan segera mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang menyatakan bahwa anggaran nasional tahun 2024 dan 2025 lalu bersifat inkonstitusional.