Dari Selat Hormuz hingga El Nino, Ujian Besar Ketahanan Energi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak geopolitik dan meningkatnya risiko bencana alam menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi Indonesia, termasuk upaya mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan.

Krisis geopolitik dan bencana alam menghadirkan dua tekanan sekaligus bagi sektor energi. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global, sementara perubahan iklim menguji keandalan pembangkit dan jaringan listrik domestik.

Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai situasi geopolitik dan perubahan iklim kini menjadi dua faktor yang semakin menentukan arah kebijakan energi Indonesia. Konflik internasional dapat mendorong kenaikan harga komoditas energi, sedangkan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi pembangkit hingga distribusi listrik.

Tekanan geopolitik salah satunya terlihat dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung sejak Maret 2026. Ketegangan tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas energi global dan meningkatkan beban negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.

Di sisi lain, persoalan ketahanan energi Indonesia tidak hanya datang dari luar negeri. Dampak perubahan iklim juga mulai dirasakan langsung oleh sistem kelistrikan nasional.

Deon mencontohkan banjir di Aceh pada akhir 2025 yang mengganggu transportasi, komunikasi, serta pasokan listrik di sejumlah wilayah. Kemudian, pada Mei 2026, angin kencang dan hujan lebat menyebabkan gangguan pada jaringan transmisi di lebih dari separuh wilayah Sumatera hingga memicu kolapsnya sistem kelistrikan.

Berkurangnya curah hujan dan turunnya permukaan air waduk juga berdampak pada produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kondisi tersebut turut memicu gangguan pasokan listrik di Sulawesi dan Kalimantan.

"Sejak Juni hingga sekarang, kita juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino. Kondisi ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan Indonesia," katanya, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Selasa (3/11/2026).

Persoalan lain muncul pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Meski Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, distribusi bahan bakar ke pembangkit domestik tidak sepenuhnya terbebas dari risiko cuaca.

Sejumlah tambang batu bara di Sumatra dan Kalimantan mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut hasil produksi menuju pelabuhan. Ketika El Nino menyebabkan debit air sungai menyusut, proses pengangkutan batu bara pun dapat terganggu.

Deon juga menyoroti perubahan pola kejadian El Nino. Jika sebelumnya fenomena tersebut diperkirakan berulang dalam rentang tujuh hingga 10 tahun, kejadian pada 2023 dan 2026 hanya berjarak sekitar tiga tahun.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi sistem energi yang masih mengandalkan sumber daya fosil dan pembangkit berbasis kondisi alam seperti PLTA.

Kesiapan Infrastruktur dan Investasi

Terkait upaya pemerintah untuk menggenjot pengembangan energi surya skala besar melalui program PLTS 100 GWp, Deon menilai hal itu tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan pembangkit. Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan kesiapan jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai agar pasokan listrik dari sumber terbarukan dapat disalurkan secara stabil.

Kebutuhan investasi untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia juga sangat besar. Deon menyebut kebutuhan investasi untuk pembangkit skala utilitas saja diperkirakan mendekati US$80 miliar. Jika pembangunan penyimpanan energi dan jaringan transmisi turut diperhitungkan,nilainya dapat melampaui US$100 miliar.

Menurutnya, saat ini investasi energi terbarukan Indonesia masih berada di kisaran US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun. Artinya, peningkatan investasi perlu dilakukan secara signifikan agar pengembangan energi bersih dapat berjalan sesuai ambisi pemerintah.

Negara Rentan

Sementara itu, Gahee Han, Head of Power Program di Solutions for Our Climate (SFOC), mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah menunjukkan betapa rentannya negara yang sangat bergantung pada impor energi.

Sekitar 70% minyak mentah dan 30% gas alam cair (LNG) yang diimpor Korea Selatan melewati Selat Hormuz. Ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur pasokan energi dan menekan perekonomian negara itu.

Menurut Gahee, kondisi tersebut membuat pengembangan energi terbarukan tidak lagi hanya berkaitan dengan target pengurangan emisi karbon. Energi surya dan angin juga memiliki peran strategis dalam memperkuat keamanan pasokan karena tidak bergantung pada pengiriman bahan bakar melalui jalur laut yang rentan terhadap konflik.

Meski demikian, percepatan energi terbarukan membutuhkan perubahan besar pada sistem kelistrikan. Korea Selatan, misalnya, menargetkan kapasitas gabungan tenaga surya dan angin mencapai 100 gigawatt (GW) pada 2030.

Untuk mencapai sasaran tersebut, negara itu perlu menambah kapasitas sekitar 14 GW setiap tahun, hampir tiga kali lipat dibandingkan penambahan tahunan yang selama ini berada di kisaran 3-4 GW.

Gahee juga mengingatkan persoalan jaringan listrik yang berpotensi menjadi penghambat. Keterbatasan kapasitas transmisi membuat energi terbarukan baru sulit masuk ke sistem, sementara sebagian kapasitas jaringan masih digunakan pembangkit konvensional.