Baru di Era Prabowo, Nilai Tukar Petani Cetak Rekor Sejarah 132,60

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesejahteraan petani Indonesia menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 132,60 atau naik 1,13% dibandingkan September 2026.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal membaiknya daya beli petani, karena harga hasil pertanian yang mereka terima meningkat lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (2/11/2026), kenaikan NTP ditopang peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,55%. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,41%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan sejumlah komoditas menjadi pendorong utama kenaikan harga di tingkat petani, terutama karet, jagung, cabai merah, dan gabah.

Jika dilihat berdasarkan subsektor, hortikultura menjadi penyumbang kenaikan NTP paling besar. NTP hortikultura melonjak 6,88%, dari 129,50 pada September menjadi 138,41 pada Oktober 2026.

Kenaikan tersebut terutama didorong membaiknya harga cabai merah, tomat, dan cabai rawit. Harga yang diterima petani hortikultura meningkat 7,12%, sedangkan harga barang dan jasa yang dibayar petani hanya naik 0,32%.

Penguatan juga terjadi pada subsektor tanaman pangan dengan NTP naik 1,07%, dari 119,24 menjadi 120,52. Sementara itu, NTP tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,30%, dari 171,67 menjadi 172,18.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan perbaikan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar swasembada pangan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, swasembada pangan berkelanjutan harus beriringan dengan kesejahteran petani yang semakin membaik. Kita ingin petani sejahtera, produksi meningkat, masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang stabil," kata Amran dalam keterangannya.

Amran menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat posisi ekonomi petani. Di antaranya penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung, kepastian penyerapan hasil panen, penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, hingga penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20%.

Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian usaha kepada petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga harga jual hasil panen.

"Kita ingin petani semakin sejahtera. Negara harus hadir melindungi dan memberikan jaminan bagi petani. Jika petani semangat untuk bertani, swasembada pangan berkelanjutan dapat terwujud," ujarnya.

Kementerian Pertanian pun terus mendorong penguatan produksi melalui pembangunan dan perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta kemudahan akses sarana produksi.

Pemerintah berharap peningkatan produksi pangan nasional dapat berjalan seiring dengan perbaikan pendapatan petani sehingga manfaat pembangunan sektor pertanian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.