MARKET DATA

Bahlil Kaji Moratorium Smelter Untuk Produk Nikel Setengah Jadi

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
02 November 2026 14:35
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyampaikan sambutan dalam MINERBA CONVEX 2026. (Tangkapan Layar Youtube/KementerianESDM)
Foto: Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyampaikan sambutan dalam MINERBA CONVEX 2026. (Tangkapan Layar Youtube/KementerianESDM)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk membatasi pembangunan baru fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Tidak lain, hal itu karena porsi produk nikel setengah jadi dalam negeri sudah terlalu mendominasi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program hilirisasi nikel yang berjalan saat ini didominasi oleh hasil produk tingkat menengah.

Bahlil sendiri telah memerintahkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk menghitung kelayakan kelanjutan izin smelter produk setengah jadi tersebut.

"Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini meledak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" katanya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).

Pemerintah menilai porsi olahan di tingkat menengah telah mendominasi kapasitas produksi nasional di kisaran 50-60%. Pemerintah mendorong agar bahan baku setengah jadi tersebut tidak langsung diekspor ke luar negeri, melainkan diolah lebih lanjut hingga menjadi barang jadi di dalam negeri.

"Untuk produk untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya apa bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua," imbuhnya.

Pengkajian moratorium tersebut beriringan dengan langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan komoditas mineral. Pemerintah sendiri terus memanfaatkan instrumen pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengendalikan volume produksi yang nantinya akan mempengaruhi pasar nikel dunia.

"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," tandasnya.

Produksi Nikel Hasil Hilirisasi

Sebelumnya, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat total produksi nikel olahan hasil hilirisasi di dalam negeri mencapai 2,5 juta ton pada 2025. Capaian produksi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama yang menguasai hingga 60% kebutuhan nikel dunia.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah memaparkan bahwa total kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 telah mencapai 2,7 juta ton Ni. Ia menyebut produksi tersebut berasal dari pengolahan jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi yang beroperasi di dalam negeri.

"Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP - Nikel Sulfat," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Pihaknya mengestimasi produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 akan mengalami penurunan sebesar 3,5% hingga 4% dibanding capaian 2025. Meski begitu, volume produksi diproyeksikan kembali meningkat pada 2027 seiring bertambahnya kapasitas dari proyek-proyek baru.

"Pada tahun 2027 akan ditandai oleh penambahan kapasitas produksi dari proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang akan selesai tahap konstruksinya, dalam waktu dekat memasuki tahapan komisioning dan operasi penuh," paparnya.

Penambahan kapasitas dari proyek HPAL tersebut difokuskan pada pengolahan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik. Kapasitas produksi MHP nasional yang sebesar 450 ribu ton pada 2025 diperkirakan meningkat melebihi 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.

"Jumlah produksi sebesar itu telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia (~60%)," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Nikel RI Banjiri Dunia, Ini Buktinya


Most Popular
Features