Update Terbaru: KPK Geledah 6 Perusahaan Terafilisasi Djarum di Kudus
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi bea dan cukai yang melibatkan PT Djarum. Kabar terbaru disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
"Kali ini, objek penggeledahannya di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum," ujarnya.
Menurut Budi, sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini diamankan dan disita oleh penyidik.
Sebagaimana diberitakan detik.com, KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026. Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum.
Dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026) malam, Budi mengungkapkan kerugian negara akibat kasus tersebut.
"Untuk hitungan awal di angka triliunan," ujarnya.
Perihal waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti), Budi memastikan akan menyampaikan pembaruan terkait hal tersebut.
"Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," kata Budi.
Ia pun belum dapat menjelaskan detail modus yang dilakukan. Sebab, penyelidikan masih tahap awal.
"Sehingga tim juga masih melakukan penelusuran, salah satunya melalui kegiatan penggeledahan yang saat ini juga masih terus berlangsung," ujarnya.
Corporate Communications Manager PT Djarum Budi Darmawan buka suara perihal langkah KPK. Kepada CNBC Indonesia, Budi mengaku tidak mengetahui duduk perkaranya. Namun demikian, dia memastikan PT Djarum kooperatif.
"Kami menghormati dan mentaati hukum," kata Budi.