Ini Jurus Zulhas Selamatkan Pangan RI Saat 4 Juta Ha Luas Tanam Hilang
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan upaya pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperbaiki sistem irigasi yang selama ini menghambat peningkatan luas tanam hingga sekitar 4 juta hektare (ha).
Zulhas menjelaskan, Indonesia memiliki luas sawah sekitar 7,4 juta ha. Namun, luas tanam yang terealisasi baru mencapai 10 juta ha, padahal seharusnya bisa meningkat hingga 14 juta ha apabila persoalan irigasi dapat diatasi.
Menurutnya, banyak lahan pertanian belum bisa ditanami lebih dari satu kali dalam setahun karena kondisi irigasi yang belum memadai. Persoalan ini salah satunya terjadi karena pembagian kewenangan pembangunan irigasi antara pemerintah daerah.
"Kita cek (apa kendalanya?) ketemu, irigasi. Nah, irigasi kenapa kok nggak diperbaiki? Ah rupanya irigasi itu kewajiban pemerintah daerah. (Tanggung jawab) kabupaten kalau 1.000 hektar, 3000 hektar biasanya itu tugas provinsi," ujar Zulhas World Food Day CNBC Indonesia, Jumat (30/10/2026).
Dia mengatakan, pemerintah daerah kerap memiliki prioritas pembangunan lain sehingga perbaikan irigasi terabaikan. Akibatnya, potensi peningkatan luas tanam dan produksi pangan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Kalau irigasinya tidak bagus, maka luas tanam itu harusnya bisa 14 juta ha, hanya bisa 10 juta ha. Berarti produksi kita turun. Nah ini kita perbaiki," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih pembangunan irigasi apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya.
"Lahirlah Perpres, bahwa mau 1.000 ha, mau 2000 ha, mau 3000 ha luasan area irigasi itu, kalau bupati atau gubernur tidak bisa membangun, pemerintah pusat bisa mengerjakan. Dengan begitu Kementerian PU (Pekerjaan Umum) bisa turun tangan, maka irigasi selesai, otomatis luas tanah akan makin meningkat," jelas dia.
Zulhas memperkirakan, perbaikan irigasi saja bisa memberikan tambahan produksi yang signifikan. Bahkan, apabila luas tanam meningkat dari 10 juta ha menjadi 11 juta ha, produksi padi nasional berpotensi bertambah sekitar 6 juta ton.
"Dampaknya kalau luas tanam kita 10 juta jadi 11 juta ha saja, maka produksi kita, padi kita bisa naik 6 juta ton. Kita baru optimalisasi satu, baru irigasi," ujar Zulhas.
Tak berhenti di situ, sambung Zulhas, pemerintah juga melihat ada persoalan di pupuk. Petani kesulitan mendapat pupuk karena aturannya berbelit-belit, berputar-putar, rumit, dan ruwet. Bahkan, ungkapnya, ada 145 aturan, mulai persetujuan bupati, gubernur dan seterusnya.
"Kita rapatkan, tugas Menko Pangan itu mengawal memastikan agar ini bisa berjalan tidak ada hambatan. Ya, kami rapatkan, kita pangkas. Dari 145 aturan itu tadi, tinggal 3 aturan. Ya, waktu 145 aturan tahun 2024, itu terserap pupuk hanya 6 juta, 1 tahun. Produksi 30 juta. Setelah kita rapikan, kita buat regulasi deregulasi, pupuk kita permudah, maka penggunaan pupuk meningkat. Dari 6 juta tahun 2024 menjadi 9 setengah juta tahun 2025," paparnya.
"Pupuk mudah, produktivitas naik. Dari 30 juta menjadi 34 juta lebih. Produksi kita naik surplus 4,2 juta. Baru dari pupuk yang kita sederhanakan aturan-aturannya. Dari 6 juta menjadi 9,5 juta, produktivitas kita naik antara 7-8 persen. Jadi kalau 30 juta kali 7 aja 2,1 juta, naik gara-gara aturan pupuk kita sederhanakan," sambungnya.
Deregulasi, imbuh dia, menjadi tugas utamanya sebagai Menko Pangan. Untuk memastikan, mengawal, tidak boleh ada hambatan, sehingga program ketahanan pangan di RI bisa berjalan dengan baik.
"Kita pelajari lagi apa? Oh harga. Di situ ada aturan yang mempersulit petani. Harga Rp5.500 bisa dibeli dengan 5.500 kalau kadar airnya 14 atau 18. Itu menyulitkan petani. Petani tidak bisa mengukur panennya kadar airnya 14 atau 18. Kita hilangkan. Kita naikkan harga menjadi Rp6.500 harga gabah, jagung kita naikkan juga harganya Rp5.500, dengan syarat-syarat any quality," tukasnya.
"Nggak ada lagi gabah kering 14, 18, enggak ada lagi. Sehingga petani panen, dia bisa terima uang Rp6.500 satu kilo gabah, Rp5.500 satu kilo jagung. Dengan mudah itu menarik, menguntungkan. Maka mereka berebut untuk nanam kalau nggak padi, jagung. Itu meningkat kira-kira 2% produksi kita. Jadi mengawal dan memastikan ya, tidak ada hambatan dan melakukan optimalisasi," ucap Zulhas.
 Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkfli Hasan meyampaikan pemaparannya dalam acara World Food Day ”Inovasi untuk Kedaulatan Pangan Indonesia” di Jakarta, Jumat (30/10/2026). (Tangkapan layar CNBC TV) Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkfli Hasan meyampaikan pemaparannya dalam acara World Food Day ”Inovasi untuk Kedaulatan Pangan Indonesia” di Jakarta, Jumat (30/10/2026). (Tangkapan layar CNBC TV) |