RI Seharusnya Masuk 12 Besar Ekonomi Dunia, Ini yang Menghambat

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Indonesia disebut jauh lebih besar dari angka produk domestik bruto (PDB) yang tercatat, jika aktivitas di pasar abu-abu (grey market) bisa masuk ke dalam sistem perekonomian.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim menyebut PDB Indonesia tercatat sekitar Rp25.000 triliun, angka yang diakui IMF, Bank Dunia, Bank Indonesia, dan pemerintah. Namun, menurut dia, ukuran ekonomi sebenarnya lebih besar karena banyak kegiatan yang tidak tercatat.

"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35-40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," ujar Hashim.

Ia menghitung nilai kegiatan yang tidak tercatat itu mencapai sekitar Rp10.000 triliun. "Itu berarti ada kurang lebih Rp10 ribu triliun yang tidak tercatat," katanya.

Jika angka itu dihitung, kata Hashim, ekonomi Indonesia bukan yang terbesar ke-16 di dunia, melainkan mungkin ke-11 atau ke-12.

Hashim menyebut dahulu kegiatan seperti ini dikenal sebagai black market atau pasar gelap. Kini, istilah yang dipakai adalah grey market.

Menurut Hashim, kegiatan ekonomi itu tidak tercatat karena banyak transaksi dilakukan secara tunai tanpa bukti bayar. Ia mencontohkan tukang pangkas rambut yang datang ke apartemennya sebulan sekali. Upahnya dibayar tanpa kuitansi, sehingga pajak pertambahan nilai (PPN) 11% tidak dipungut.

Hal yang sama, katanya, terjadi pada tukang pijat yang dipanggil istrinya setiap dua minggu sekali. Tidak ada kuitansi dan tidak ada pemungutan PPN setelah layanan jasa dibayarkan.

"Ternyata ada jutaan transaksi seperti itu," ujarnya. Ia menyebut transaksi serupa mencakup warung tegal hingga salon kecantikan, dan seluruhnya berupa tunai.

Hashim juga mengaitkan masalah ini dengan rendahnya kepemilikan rekening bank. Ia menyebut sekitar 30% warga dewasa, atau sekitar 60 juta orang dari 200 juta, belum memiliki rekening bank, sehingga sekitar 35% ekonomi tidak tercatat.

Hashim menilai kondisi ini membuat potensi penerimaan negara tidak tergarap dengan optimal. Ia menyebut Indonesia seharusnya menjadi negara yang kaya dan kuat.

"Kabar buruknya adalah seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita seharusnya G12, tapi karena terus saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut," tuturnya.

"Bahkan sebetulnya Indonesia mampu, Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya sesuai dengan undang-undang paling sedikit 11% untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya," kata Hashim.