Bahlil Temui Prabowo di Istana, Ternyata Bahas Isu Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Kamis (29/10/2026), sore ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu membahas tentang program listrik desa, hingga ekosistem industri baterai kendaraan listrik.

"Ya tadi kita membahas tentang perkembangan terkait listrik desa," kata Bahlil saat ditemui wartwan usai rapat di Istana, Kamis (29/10/2026).

Dia menjelaskan bahwa terdapat 11.000 desa hingga dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Rencananya, program yang digagas pada 2025 lalu ini akan segera diresmikan oleh Presiden.

"Waktunya dalam waktu dekat ya. Kemungkinan besar kita akan lakukan di Sulawesi, jadi ada sekitar 1.400 (desa/dusun, red), 13 titik yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini," kata Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil juga melaporkan terkait kesiapan peresmian pabrik baterai untuk kendaraan listrik yang dikelola PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

Perusahaan patungan antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan CBL, anak usaha perusahaan asal China Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Proyek ini sempat diresmikan pembangunannya (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo pada tahun lalu, tepatnya 29 Juni 2025, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Dalam waktu dekat akan diresmikan karena pabriknya sudah mulai produksi," kata Bahlil.

Dengan demikian, jumlah pabrik kendaraan listrik di Indonesia bertambah tiga, bersama PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, dan REPT Battero Indonesia di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

"Ini artinya apa? ekosistem baterai mobil kita ini betul-betul sudah terintegrasi antara mining. Smelter, HPAL, preskusor, katoda, sampai battery cell. Mungkin tidak banyak negara yang memiliki ini, nah ini bagian daripada ikhtiar untuk melakukan hilirisasi," katanya.

Isu Pemangkasan Ekspor Gas RI ke Singapura

Lebih lanjut, menurut Bahlil, dalam rapat itu juga membahas sedikit terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura dengan Presiden Prabowo, kemarin, Rabu (28/10/2026) di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor. Meskipun dia tidak mau membeberkan detail mengenai hal ini.

"Ya sepintas lalu saja (dibahas), ya sepintas bahwa dia datang. Sepintas lalu itu adalah menlunya datang minta waktu untuk menghadap bapak presiden dan bapak presiden memberikan waktu kemarin sudah ketemu," katanya.

Saat ditanya mengenai adanya pembicaraan mengenai rencana pengurangan ekspor gas, Bahlil mengaku tidak mengetahui adanya pembicaraan itu.

"Oh saya tidak tahu ya kemarin pembicaraannya seperti apa, karena saya tidak ada dalam pertemuan itu dengan Menlu ya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan memberikan pernyataan pers ke sejumlah wartawan Singapura di sela-sela kunjungannya ke Jakarta. Melalui transkrip wawancara yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Singapura (MOFA), ia mengomentari pemangkasan ekspor gas yang dilakukan RI.

Kala itu ia mendapat pertanyaan dari jurnalis The Straits Times dan Channel News Asia (CNA). Ia tidak merinci langsung update dari kunjungannya secara rinci, termasuk pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, meski menegaskan komitmen atas kontrak yang sudah dibuat.

"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei adalah negara-negara tetangga terdekat kami, dan akan selalu menjadi tetangga kami," ujarnya menjawab pertanyaan dari laman The Strait Times, dilihat CNBC Indonesia di website resmi MOFA, Kamis (29/10/2026).

"Kita akan selalu saling bergantung satu sama lain," tambahnya.

Ia menambahkan bagaimana dari pernyataan PM Singapura Lawrence Wong sampai menteri-menteri RI, ada komitmen bersama untuk menghormati dan menjaga kepastian kontrak. Hal itu, menurutnya, merupakan hal baik.

"Semua pihak memahami alasan tanda tangan dan kewajiban kontraktual harus dihormati," jelasnya ke wartawan CNA.

"Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan satu isu tertentu, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan daya saing perekonomian kedua negara. Saya menyambut baik hal tersebut," tambahnya.

Ia juga meminta semua pihak memperhatikan tindakan, bukan hanya kata-kata.

"Berdasarkan pengalaman saya selama beberapa dekade, secara umum negara-negara di kawasan kita menjalankan hubungan berdasarkan kontrak," tambahnya.

"Kontrak memiliki arti penting dan prinsip penghormatan terhadap kontrak dijaga. Hal ini sangat penting," ujarnya lagi.