Tok! Amran Copot 8 Pejabat Bulog & Bapanas Buntut Beras SPHP Dioplos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mencopot 8 pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas buntut dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Keputusan tersebut diumumkan Amran usai memanggil seluruh direksi Perum Bulog beserta pejabat Bapanas di kediamannya sejak pukul 06.00 WIB, Kamis (29/10/2026). Selain pencopotan delapan pejabat, dua pejabat lainnya mendapat surat peringatan.

"Kita putuskan yang pertama, hari ini kita, Bulog dengan Bapanas ada 10 orang, ada dua peringatan, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti, kalau ada bersalah itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Amran dalam konferensi pers di kediaman pribadinya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Kasus ini terungkap setelah pemerintah bersama kepolisian menemukan dugaan praktik pembongkaran dan pengemasan ulang sekitar 600 ton beras SPHP di Matraman dan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Beras subsidi tersebut diduga dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium.

"Temuan saat ini 600 ton, tapi (mungkin juga bisa) ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat. (Beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium, karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus. Ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang. Dikemas ulang," ungkapnya.

Berdasarkan kalkulasi Bapanas, penyalahgunaan 600 ton beras SPHP berpotensi menyebabkan subsidi yang tidak tersalurkan mencapai Rp3,3 miliar, dengan perhitungan subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram (kg).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua lainnya mendapat teguran. Sementara itu, dua pejabat Bapanas juga dicopot.

"Jadi atas arahan dari Pak Mentan dan rapat Direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau," ujar Rizal dalam kesempatan yang sama.

Bulog bersama kepolisian masih mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai internal dan memeriksa mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang diduga memiliki pola pemesanan beras tidak wajar. Pemeriksaan juga akan diperluas ke seluruh Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan beras SPHP terulang.