Inflasi 11 Provinsi di Timur RI Ini di Atas Target, Pemerintah Beraksi

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 11 dari 14 provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mencatat inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional pada September 2026. Sulawesi Utara bahkan mencatat inflasi tertinggi sebesar 7,59% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di kawasan Indonesia Timur, terutama melalui peningkatan produksi pangan, penguatan konektivitas antarpulau, dan efisiensi distribusi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, tekanan inflasi pangan perlu diwaspadai karena rentan dipengaruhi perubahan cuaca dan gangguan distribusi.

"Inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) pada September 2026 telah mencapai 5,03% (yoy), sehingga perlu terus kita kendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3-5%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada Januari 2026," ungkap Ferry dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sulampua di Makassar, dikutip dari siaran pers, Rabu (28/10/2026).

Menurut Ferry, fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina dapat memengaruhi produksi serta distribusi pangan. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan harga melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tekanan inflasi di Sulampua terutama berasal dari komoditas pangan strategis, seperti aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, dan sayuran.

Karakteristik geografis Sulampua yang terdiri atas wilayah kepulauan turut menjadi tantangan tersendiri. Ketergantungan terhadap transportasi laut dan udara, jarak antara pusat produksi dan konsumsi, serta kerentanan jalur distribusi terhadap cuaca dapat memengaruhi ketersediaan barang dan pembentukan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas energi global berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Pemerintah juga mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru yang dapat menambah tekanan harga sejumlah bahan pangan.

Pemerintah Siapkan Lima Langkah

Untuk merespons tantangan tersebut, rapat koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua menyepakati lima komitmen strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi.

Pertama, memperkuat produksi pangan dari hulu melalui pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta modernisasi proses produksi.

Kedua, mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan. Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan.

Keempat, memperkuat kualitas data stok pangan serta pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis sistem peringatan dini (early warning system/EWS) dan neraca pangan.

Kelima, meningkatkan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan, mulai dari sentra produksi hingga wilayah konsumsi.

Kemenko Perekonomian juga akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Program ini akan dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.

Selain itu, petani dan nelayan akan dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk perusahaan umum daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Merah Putih (KMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Secara nasional, inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45% secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc).

Pemerintah menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Meski inflasi nasional masih terkendali, disparitas tekanan harga antardaerah menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan pasokan secara nasional. Kelancaran distribusi dan keterhubungan sentra produksi dengan wilayah konsumsi, khususnya di kawasan kepulauan, juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan.