Pemilu Israel Digelar Besok, Ini 8 Skenario Penentu Nasib Netanyahu

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel akan menggelar pemilihan umum pada 27 Oktober 2026. Pemilu kali ini berpotensi mengakhiri dominasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah lama berkuasa, meski hasil pemungutan suara belum tentu langsung menyingkirkannya dari pemerintahan.

Pemilu untuk memperebutkan seluruh 120 kursi parlemen Israel, Knesset, ini menjadi yang pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Peristiwa tersebut diikuti perang Israel di Jalur Gaza yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai genosida, serta konflik regional yang meluas hingga Israel melancarkan serangan ke sejumlah negara di kawasan.

Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara blok sayap kanan yang mendukung Netanyahu dan koalisi oposisi yang didominasi kelompok Yahudi. Namun, kemenangan oposisi dalam pemungutan suara belum tentu otomatis membuat Netanyahu kehilangan kekuasaan.

Sistem pemilu proporsional Israel mengharuskan partai-partai bernegosiasi untuk membentuk koalisi yang menguasai mayoritas kursi di Knesset. Tidak ada satu partai pun yang pernah meraih mayoritas mutlak, yakni minimal 61 dari total 120 kursi.

Berdasarkan sejumlah survei terbaru, blok oposisi diperkirakan memperoleh 52 kursi, sedangkan aliansi nasionalis-religius pendukung Netanyahu diproyeksikan meraih 50 kursi. Dalam situasi tersebut, partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.

Berikut delapan kemungkinan skenario politik setelah pemilu Israel, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

1. Netanyahu Kembali Membentuk Pemerintahan

Meski tertinggal tipis dalam sejumlah jajak pendapat, Netanyahu masih berpeluang mempertahankan jabatan perdana menteri jika Partai Likud yang dipimpinnya mampu mengumpulkan dukungan parlemen yang cukup dari sekutu lama maupun mitra koalisi baru.

Mitra tradisionalnya mencakup Partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional dari kelompok sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, serta Partai Religious Zionism pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism, juga dapat memainkan peran penting. Keduanya beberapa kali bergabung dengan koalisi Netanyahu, tetapi juga pernah menarik dukungan, terakhir pada 2025.

Jika partai-partai tersebut kembali memberikan dukungan yang memadai, Netanyahu dapat membentuk pemerintahan baru meski hasil pemilu tidak menempatkan bloknya di posisi teratas.

2. Oposisi Membentuk Pemerintahan Mayoritas

Pada akhir September, empat partai oposisi menandatangani pakta nonagresi yang berisi kesepakatan untuk bekerja sama menggulingkan Netanyahu dari kekuasaan.

Keempat kelompok tersebut adalah Partai Yashar, Partai Demokrat, Partai Yisrael Beytenu, dan aliansi Together. Mereka menyatakan memiliki tujuan bersama untuk "mempertahankan dan memperkuat Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis".

Blok oposisi belum mengumumkan siapa yang akan memimpin pemerintahan jika berhasil mengamankan mayoritas. Namun, mantan kepala militer Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, dipandang sebagai kandidat potensial untuk menjadi perdana menteri.

Nama lain yang berpeluang adalah mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang memimpin aliansi Together bersama Yair Lapid.

Jika blok ini berhasil menyatukan dukungan dari partai-partai yang cukup untuk menguasai sedikitnya 61 kursi, pemerintahan baru tanpa Netanyahu dapat terbentuk.

3. Pemerintahan Melibatkan Partai Ra'am

Dua partai yang dipimpin warga Arab, yakni Joint List dan Ra'am, diperkirakan meraih total sekitar 13 kursi. Keduanya mewakili warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel, yang jumlahnya sekitar 20% dari populasi negara tersebut.

Ra'am, yang juga dikenal sebagai United Arab List, mencatat sejarah pada 2021 ketika bergabung dengan koalisi pemerintahan Bennett. Langkah tersebut menjadikannya partai pertama yang dipimpin warga Arab yang ikut serta dalam koalisi pemerintahan Israel.

Pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, telah memberi sinyal terbuka terhadap kemungkinan mengulangi langkah tersebut jika koalisi oposisi membutuhkan tambahan kursi untuk membentuk pemerintahan.

Abbas menyebut sejumlah prioritas partainya, termasuk mengatasi gelombang kejahatan dengan kekerasan yang melanda komunitas Palestina serta memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif, termasuk dalam persoalan perumahan.

Meski demikian, sebagian besar pemimpin oposisi, termasuk Eisenkot, telah menolak kemungkinan membentuk aliansi semacam itu. Sikap tersebut dapat menyulitkan oposisi mengumpulkan dukungan parlemen yang dibutuhkan.

4. Pemerintahan Minoritas

Jika koalisi yang terbentuk tidak mencapai 61 kursi, mereka dapat berupaya memperoleh dukungan dari partai lain di parlemen tanpa mengikutsertakannya secara langsung dalam pemerintahan. Partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel termasuk pihak yang berpotensi memberikan dukungan tersebut.

Joint List, yang terdiri atas faksi Hadash, Ta'al, dan Balad, menyatakan dapat menjadi semacam penyangga bagi koalisi anti-Netanyahu. Caranya dengan tidak memberikan suara untuk menjatuhkan pemerintahan dalam pemungutan suara kepercayaan, meski mereka tidak bergabung secara resmi dalam kabinet.

Sebagai imbalan, Joint List disebut akan mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk adanya jalur menuju pembentukan negara Palestina dan upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi.

Namun, pemerintahan minoritas berisiko menghadapi ketidakstabilan. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan utama atau pembelotan anggota parlemen dapat membuat koalisi kehilangan dukungan sewaktu-waktu.

5. Pemerintahan Persatuan Nasional

Menurut penjelasan parlemen Israel, pemerintahan persatuan nasional merupakan "pemerintahan yang didasarkan pada koalisi luas, yang anggotanya juga mencakup perwakilan kelompok-kelompok parlemen yang saling bersaing".

Model ini biasanya dibentuk dalam keadaan darurat nasional, seperti perang, bencana alam, atau krisis ekonomi.

Pada Mei 2020, Netanyahu dan Benny Gantz membentuk pemerintahan persatuan setelah tiga pemilu sebelumnya tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil. Namun, kesepakatan tersebut runtuh dalam waktu kurang dari setahun.

Pada 2023, setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel, Gantz dan sejumlah anggota partainya kembali bergabung dengan koalisi Netanyahu. Langkah itu dipandang sebagai pembentukan pemerintahan persatuan darurat, meski sebelumnya Gantz merupakan salah satu penentang keras Netanyahu.

Model serupa dapat kembali menjadi pilihan jika hasil pemilu kali ini tidak memungkinkan satu blok membentuk pemerintahan sendiri dan situasi politik mendorong kedua kubu untuk bekerja sama.

6. Jabatan Perdana Menteri Dirotasi

Pilihan lain adalah kesepakatan pembagian kekuasaan yang memungkinkan dua pemimpin politik bergantian menjabat sebagai perdana menteri.

Netanyahu dan Gantz pernah menyepakati mekanisme tersebut pada 2020. Namun, koalisi mereka keburu runtuh sebelum Gantz sempat mengambil alih jabatan perdana menteri.

Bennett dan Lapid juga menerapkan skema serupa ketika membentuk pemerintahan pada Juni 2021. Berdasarkan kesepakatan itu, jabatan perdana menteri direncanakan berpindah tangan setelah Bennett menjabat terlebih dahulu.

Namun, koalisi Bennett kehilangan mayoritas parlemen pada Juni 2022. Lapid kemudian mengambil alih jabatan perdana menteri sementara pada Juli tahun yang sama.

Kesepakatan rotasi kembali dapat dipertimbangkan jika sejumlah partai membutuhkan kompromi untuk mengatasi persaingan kepemimpinan dan mengamankan dukungan mayoritas.

7. Perdana Menteri Baru dari Kubu Politik yang Sama

Pergantian perdana menteri tidak selalu harus disertai perubahan blok politik yang berkuasa. Di Israel, anggota Knesset menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan setelah pemilu melalui proses pembentukan koalisi.

Jika negosiasi menemui jalan buntu karena sejumlah partai menolak bekerja sama dengan pemimpin tertentu, mereka dapat menyepakati kandidat lain dari kubu politik yang sama.

Dalam skenario ini, partai-partai pendukung Netanyahu dapat memilih anggota parlemen lain yang lebih bisa diterima oleh calon mitra koalisi. Hal serupa juga mungkin terjadi di kubu oposisi jika mereka kesulitan mencapai kesepakatan mengenai calon perdana menteri.

Dengan demikian, Netanyahu bisa kehilangan jabatan meski blok politiknya tetap menjadi bagian dari pemerintahan.

8. Tidak Ada Kesepakatan, Israel Kembali Menggelar Pemilu

Skenario terakhir adalah kegagalan seluruh kubu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan. Jika tidak ada pemimpin yang mampu mengumpulkan dukungan memadai di Knesset, Israel dapat kembali menghadapi ketidakpastian politik dan menggelar pemilu baru.

Negara tersebut pernah mengadakan lima pemilu sepanjang 2019 hingga 2022 karena blok-blok politik yang bersaing berulang kali kesulitan membentuk pemerintahan yang stabil.

Jika situasi serupa terulang, Netanyahu akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk dan mulai bekerja.

Hasil pemilu 27 Oktober karena itu tidak hanya menentukan jumlah kursi masing-masing partai, tetapi juga membuka rangkaian negosiasi yang dapat menentukan siapa yang akhirnya memimpin Israel.