RI Kurangi Ekspor Gas ke Singapura, Ini Rinciannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mulai hari ini, Sabtu (24/10/2026) resmi memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemangkasan itu dalam rangka menjaga kehandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan.
"Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS - Pulau Pemping - Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik," katanya, Sabtu (24/10/2026).
"Dan, pengurangan supply gas ke Singapura dari Sumatra untuk keperluan Listrik di Batam, Bintan dan Sumatra sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI," tambah Djoko.
Kata dia, langkah pemerintah tersebut sesuai dengan Undang Undang Migas Pasal 8 ayat (1) bahwa Pemerintah memberikan perioritas pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri.
"Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian," ucapnya.
Sebelumnya, saat ditemui wartawan di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM, di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2926) malam, Djoko menegaskan, pemangkasan hanya dilakukan untuk ekspor ke Singapura.
"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," jawab Djoko saat ditanya soal penyesuaian ekspor ke negara tetangga lainnya.
Seperti diketahui, wacana untuk menghentikan ekspor gas ini kali pertama diungkapkan Bahlil beberapa hari lalu, yakni pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba-tiba menyebut Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga.
Bahlil mengatakan, wacana ini dengan mempertimbangkan isu ketahanan energi nasional, di tengah kondisi dinamika geopolitik dunia yang masih panas.
Ini pun sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di mana Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus bertahan (survival).
"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya.