Amran Respons Menperin, Masalah Beras Pecah Diputuskan Dalam Rakortas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman merespons pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengenai kebutuhan industri makanan dan minuman terhadap bahan baku beras pecah. Amran mengatakan, persoalan tersebut akan dibahas bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Nah, itu nanti kita harus bahas bersama di tingkat rakortas," kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Amran mengatakan, Indonesia saat ini memiliki stok beras yang melimpah, yakni mencapai 4,5 juta ton. Pemerintah akan membahas pemanfaatan beras pecah tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri.

"Kita bahas sekarang kan ada (permintaan) beras pecah. Nah kita punya stok banyak. Stok kita masih 4,5 juta ton. Stok kita banyak," sebutnya.

Saat ditanya apakah beras tersebut akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan industri, Amran menjawab pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Sesuai kebutuhan," ucap dia.

Amran juga menanggapi persoalan perbedaan harga beras pecah produksi dalam negeri dengan produk impor yang sebelumnya disampaikan Sarmuji. Namun, ia belum merinci skema yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Maka dibahas di rakortas," kata Amran.

Ia berharap pembahasan dapat segera dilakukan agar pemerintah bisa menentukan langkah selanjutnya.

"Doakan lebih cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Menperin M Sarmuji mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai kebutuhan industri terhadap bahan baku beras pecah. Hal tersebut disampaikan setelah menerima audiensi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman.

Sarmuji mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi industri pengolahan makanan adalah tingginya harga beras pecah produksi dalam negeri dibandingkan dengan beras impor.

"Contoh, bahan baku beras pecah itu kalau kita impor dari luar negeri harganya sekitar Rp5.700 atau Rp6.000 maksimal. Tapi kalau produksi dalam negeri harganya dipatok sekitar Rp11.000 tentu ada selisih cukup besar," kata Sarmuji beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selisih harga tersebut membuat industri pengguna beras pecah, seperti industri bihun, kesulitan bersaing. Sebab, biaya bahan baku dari dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor.

"Kalau dengan Rp11.000 itu industri kita nggak bisa kompetitif. Seperti industri bihun dan lain sebagainya nggak bisa kompetitif," ucapnya.

Sarmuji pun mengusulkan agar industri dapat memanfaatkan stok beras lama dan beras pecah yang tersimpan di gudang Bulog. Namun, ia menekankan harga jualnya harus disesuaikan agar dapat diterima oleh pelaku industri.

"Lagi kita cari cara. Toh beras Bulog itu kan banyak sekali. Stok banyak sekali dan makin lama kalau dibiarkan nilainya akan turun, bahkan bisa mendekati nol," ujar dia.

"Perlakuan terhadap beras-beras seperti itu harus ada solusinya. Industri kita bisa mengambil stok di gudang Bulog, yang lama dan pecah. Tapi juga harganya harus bisa turun sesuai dengan harga bisa ditoleransi industri. Kita harus cari caranya ini," sambung Sarmuji.

Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pertanian telah dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

"Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian pertanian," tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton. Sementara itu, secara kumulatif impor beras sepanjang Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta atau setara Rp2,97 triliun.

Impor tersebut merupakan beras khusus dan beras untuk kebutuhan industri, bukan beras medium untuk konsumsi umum.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono sebelumnya menjelaskan, mayoritas beras impor tersebut berupa beras pecah 100% atau menir dengan kode HS 1006.40.90 yang digunakan sebagai bahan baku industri.