Pemerintah Buka Kedubes di Israel, Warga Ngamuk-Bendera AS Dibakar

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan orang turun ke jalan di berbagai wilayah Kolombia untuk memprotes perang Israel di Gaza dan keputusan pemerintah membuka kedutaan besar di Yerusalem. Aksi ini juga mengecam kebijakan Presiden Abelardo de la Espriella yang memulihkan hubungan dengan Israel dan mempererat kedekatan dengan Amerika Serikat (AS).

Di ibu kota Bogota, mahasiswa, aktivis sosial, dan demonstran mengibarkan bendera Palestina sambil menolak perubahan arah kebijakan luar negeri pemerintah. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan halaman belakang kalian," serta meneriakkan slogan penolakan terhadap intervensi AS dan kepemimpinan De la Espriella.

Sejumlah demonstran bahkan membakar bendera AS sebagai bentuk penolakan terhadap meningkatnya kedekatan pemerintah Kolombia dengan Washington di bawah Presiden Donald Trump. Aksi tersebut menjadi bagian dari mobilisasi nasional yang juga menyoroti kebijakan dalam negeri pemerintahan konservatif De la Espriella.

Demonstrasi berlangsung bersamaan dengan peresmian kedutaan besar Kolombia di Yerusalem pada Rabu. Langkah tersebut menandai perubahan besar setelah pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Gustavo Petro memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 sebagai respons atas perang di Gaza.

Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula menghadiri peresmian tersebut dan menyatakan bahwa pemulihan hubungan diplomatik diperlukan untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

"Hubungan diplomatik antara kedua negara seharusnya tidak pernah diputus," kata Bula, seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (15/10/2026).

Ia juga menegaskan posisi pemerintah Kolombia terhadap Israel. "Israel adalah mitra strategis. Selalu demikian, dan mulai sekarang, akan menjadi mitra yang jauh lebih kuat," ujarnya. Bula menyebut pembukaan kedutaan sebagai "langkah nyata menuju pemulihan penuh hubungan bilateral."

Selain memulihkan hubungan diplomatik, pemerintahan De la Espriella kembali memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel yang sempat ditangguhkan pada era Petro. Kebijakan ini memperkuat perubahan arah hubungan luar negeri Kolombia setelah pergantian kepemimpinan nasional.

Namun, langkah tersebut menuai kecaman dari para pejabat Palestina. Mereka memperingatkan bahwa pembukaan kedutaan di Yerusalem berisiko mencederai hukum internasional sekaligus merusak posisi diplomatik Kolombia yang selama ini dipegang dalam konflik Israel-Palestina.