Pengumuman! Netanyahu Klaim Tepi Barat Wilayah Israel
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan terus melanjutkan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Langkah provokatif ini dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut gelombang besar imigrasi warga Yahudi, sebuah manuver yang langsung memicu kecaman keras dari negara-negara tetangga Arab dan mitra Barat.
Mengutip Russia Today, Jumat (27/08/2026), janji kontroversial tersebut disampaikan oleh Netanyahu dalam sebuah acara di Yerusalem pada hari Selasa lalu. Acara itu diselenggarakan oleh Dewan Regional Binyamin, lembaga yang mengatur 47 permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Hari ini, banyak saudara dan saudari kita di seluruh dunia mengerti: Ini adalah tanah kita dan akan tetap menjadi milik kita," tegasnya mengklaim Tepi Barat.
"Dan ketika saya mengatakan tanah kita, setiap pria Yahudi dan setiap wanita Yahudi, pintunya terbuka. Kami menunggu Anda. Kami sedang mempersiapkan pintu untuk Aliyah (imigrasi Yahudi ke Israel) besar-besaran," ucapnya.
Fakta di lapangan justru menunjukkan narasi yang kontras mengenai datangnya gelombang "Aliyah besar-besaran" yang diprediksi oleh sang perdana menteri tersebut. Sebuah laporan dari majalah 972 mengungkap bahwa lebih dari 150.000 warga Israel justru telah meninggalkan negara itu sejak tahun 2024 hingga 2025, menyusul tingginya eskalasi akibat serangan mematikan Hamas pada 2023 dan perang di Gaza yang menguras ekonomi.
Sebagai informasi, seluruh permukiman yang berada di luar perbatasan Israel tahun 1967 tersebut sejatinya berstatus ilegal di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah menetapkan tindakan pemindahan populasi oleh Israel ke wilayah tersebut sebagai pelanggaran mutlak terhadap Konvensi Jenewa. Meskipun sebagian besar bermula secara sepihak sebagai pos terdepan di atas tanah Palestina, pemerintah Israel secara bertahap melegalkannya secara retroaktif.
Selama pidatonya, Netanyahu dengan bangga menyombongkan bahwa pemerintahannya telah mendirikan dan melegalkan 104 permukiman serta 160 peternakan dan akan terus melakukan lebih banyak lagi.
"Itu tidak mudah, tidak pernah mudah. Tanah Israel diperoleh melalui penderitaan. Kadang-kadang juga melalui senyuman, kadang-kadang juga melalui perdebatan, tetapi itu sedang diperoleh oleh kami. Kami tidak menyerah, kami memiliki visi, ini adalah tanah kami, dan akan tetap menjadi milik kami," paparnya.
Sikap arogansi ini sejalan dengan manuver Israel pada pekan lalu yang secara agresif telah membuka penawaran tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 rumah dalam proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek yang telah disetujui pemerintah Israel sejak tahun lalu ini pada akhirnya akan mencakup lebih dari 3.400 rumah. Rencana E1 ini sangat mematikan bagi Palestina karena akan membentuk koridor darat antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma'ale Adumim, yang secara otomatis memutus hubungan jalan raya vital antara kota Ramallah dan Betlehem.
Ekspansi ini ditolak secara kategoris oleh delapan negara Arab dan Muslim anggota Pakta Mekkah, termasuk Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, yang menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya. Selain itu, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Komisi Eropa, dan 15 negara Eropa lainnya juga merilis kecaman keras terhadap proyek tersebut pada hari Kamis lalu.
"Permukiman E1 akan merusak prospek solusi dua negara dengan menancapkan baji melalui Tepi Barat," ungkap perwakilan negara-negara Barat tersebut.
"Pada saat ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap warga sipil, dan pembatasan serius pada ekonomi Palestina, keputusan ini bahkan lebih mengkhawatirkan," tuturnya.
Niat Netanyahu untuk mencaplok seluruh Tepi Barat sejatinya telah diisyaratkan selama bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut opsi tersebut terus "tersedia di atas meja" saat menandatangani kesepakatan damai dengan negara Arab pada tahun 2020. Desakan pencaplokan ini kian menguat setelah Menteri Keuangan garis keras Bezalel Smotrich pada bulan Juni lalu secara eksplisit mendesak sang perdana menteri untuk menerapkan kedaulatan penuh di Tepi Barat sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang.
(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]