Pipa Bocor-SPAM Nganggur Bikin Krisis Air Bersih, Begini Rencana AHY
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) di Indonesia turun dari 33% menjadi 25% pada 2029. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membenahi jaringan pipa perusahaan daerah air minum (PDAM) yang selama ini mengalami kebocoran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sekitar sepertiga air yang dikelola PDAM di Indonesia hilang sebelum menghasilkan pendapatan.
"Sepertiga air PDAM itu hilang. Yang sering disebut sebagai Non-Revenue Water. Mencapai 33%," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Perlu diketahui, NRW merupakan air yang telah diproduksi dan didistribusikan, tetapi tidak menghasilkan pendapatan bagi penyedia layanan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal mengatakan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendorong pengurangan tingkat kehilangan air.
"Banyak kejadian NRW itu karena pipanya banyak yang bocor. Tapi kami Kemenko IPK sudah bentuk Satgas. Kita Kemenko yang mimpin," kata Nazib saat ditemui usai Rapat Koordinasi.
Menurut Nazib, kebocoran pipa antara lain disebabkan usia jaringan yang sudah tua serta kerusakan fisik pada pipa.
"Pipanya bocor-bocor, karena sudah lama pipanya. Dan juga memang karena kondisi, kadang-kadang bisa ketimbun apa, pecah pipanya gitu. Nah ini sebetulnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, jaringan pipa tersebut merupakan tanggung jawab PDAM. Sementara itu, Kemenko Infrastruktur mendorong pemerintah daerah dan PDAM untuk mempercepat perbaikan melalui koordinasi dan pembentukan satgas.
Terkait pembiayaan, Nazib menyebut penanganan kebocoran dapat melibatkan PDAM maupun investor. Salah satu skema yang dapat digunakan adalah performance based contract, yakni pembayaran kepada investor didasarkan pada pencapaian kinerja.
"Seperti di Bandung itu sudah ada tuh investor. Sistemnya performance based contract. Kalau jaringannya sudah tidak bocor, baru dibayar. Kurang lebih gitu," jelas dia.
Nazib mengakui, penurunan tingkat kehilangan air perlu dilakukan secara bertahap karena pemerintah juga harus mempertimbangkan prioritas pembangunan lainnya.
"Ada prioritas lain, jadi harus dilakukan bertahap," ujarnya.
Pemerintah pun memasang target agar tingkat kehilangan air yang saat ini mencapai 33% dapat ditekan menjadi 25% pada 2029.
Banyak SPAM Menganggur
Selain kehilangan air dalam distribusi, pemerintah juga menyoroti persoalan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dibangun tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebelumnya, AHY mengungkapkan terdapat SPAM terbangun yang belum beroperasi dengan kapasitas sekitar 28.000 liter per detik.
"SPAM terbangun tetapi belum beroperasi. Kurang lebih kapasitasnya 28.000 liter per detik. Sudah terbangun tapi belum beroperasi," sebut AHY.
Menanggapi persoalan tersebut, Nazib menjelaskan kondisi itu dikenal sebagai idle capacity, yakni kapasitas yang tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah jaringan pipa menuju rumah warga belum dapat dibangun atau diselesaikan.
"Jadi disebutnya idle capacity. Kadang gini, misal kapasitasnya 10.000 liter. Tapi karena ada konflik sama warga, jadi pipa ke rumahnya belum bisa dibangun," kata Nazib.
Menurut dia, persoalan penyaluran air tidak selalu berkaitan dengan kapasitas produksi. Hambatan di sisi hilir, termasuk perizinan pemasangan jaringan dan keterbatasan distribusi, juga dapat membuat fasilitas yang tersedia belum berfungsi maksimal.
Saat ini, Kemenko Infrastruktur tengah mendata SPAM dengan kapasitas menganggur yang besar, untuk menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan ekspansi jaringan dan pencarian investor.
"Sedang. Jadi saya lagi ngedata SPAM mana yang idle capacity-nya besar, itu lagi kita kerjakan. Butuh apa gitu. Oh PDAM butuh ekspansi. Oke, kita carikan investor," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah berupaya mempercepat penanganan persoalan tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum agar layanan air minum dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.
"Jadi Kemenko sedang berupaya mempercepat penanganan idle capacity sama PU," pungkas Nazib.