Berhak Bansos Tapi Tak Terdata? Ini Cara Sanggah DTSEN Menurut Mensos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mempersilakan masyarakat menyanggah data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jika merasa datanya tidak sesuai kenyataan. Menurutnya, DTSEN yang dilengkapi digitalisasi bansos kini dapat dimutakhirkan setiap saat.

Hal itu disampaikan Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan soal warga di Tanah Abang, Jakarta, yang tinggal di kontrakan sempit tetapi di DTSEN tercatat memiliki aset Rp1 miliar, sehingga tidak menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Wartawan juga menanyakan apakah pemutakhiran DTSEN sudah rampung.

"Sekarang DTSEN, ditambah dengan digitalisasi bansos, setiap saat bisa dimutakhirkan. Dan boleh untuk disanggah. Kalau ada data-data yang dirasa salah, silakan disanggah," ujar Gus Ipul.

Ia menyebut ada tiga jalur untuk menyanggah data: melalui call center, aplikasi yang sudah disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos), dan portal Perlinsos.

Gus Ipul mengakui Kemensos sering menemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga akurasi data.

Gus Ipul mengungkapkan, salah satu penyebab ketidaksesuaian adalah KTP keluarga penerima manfaat yang dimanfaatkan orang lain untuk membeli aset. Aset itu antara lain rumah, tanah, perusahaan, hingga mobil, dan menurutnya kasus seperti ini cukup banyak.

"Jangan sampai orang-orang yang tidak mampu, KTP-nya dimanfaatkan orang lain, akhirnya mereka tidak mendapatkan haknya," katanya.

Menurutnya, sudah banyak contoh KTP milik keluarga penerima manfaat digunakan orang lain untuk membeli aset, seperti rumah, tanah, dan mobil, bahkan untuk membuat perusahaan.

Oleh karena itu, pemerintah tengah menggenjot digitalisasi bansos. Dengan demikian, pemerintah berharap bisa memperoleh data yang lebih mutakhir dan akurat. Pemerintah ingin mencegah KTP masyarakat tidak mampu dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab, yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan hak untuk menerima bansos.